Aturan baru yang baru saja beredar — dan belum tayang di JDIHA fresh rule that just surfaced — and isn't on JDIH yet
PMK-55/2026 ditetapkan 22 Juli 2026 oleh Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa, tetapi baru beredar ke publik akhir Agustus 2026 dan per 3 September belum tayang di JDIH Kemenkeu. Halaman ini kami susun dari teks resmi PMK-55/2026 yang beredar; kami akan sematkan tautan JDIH resmi begitu tersedia. Dampak yang sudah terasa: layanan SIKOP dihentikan dan dialihkan sementara ke portal transisi (s.kemenkeu.go.id/FormLayananIzinKP), menuju sistem “Satu Profesi Keuangan”.PMK-55/2026 was signed 22 July 2026 by Finance Minister Purbaya Yudhi Sadewa, but only surfaced publicly in late August 2026 and, as of 3 September, is not yet on the Kemenkeu JDIH database. This page is built from the official text of PMK-55/2026 as circulated; we'll add the official JDIH link the moment it's posted. A visible effect already: the SIKOP service was discontinued and moved to a temporary transition portal (s.kemenkeu.go.id/FormLayananIzinKP), heading toward a “Satu Profesi Keuangan” system.
1 Ringkasan & cara membacaSummary & how to read
Berbeda dari PMK-44 yang masih diperdebatkan, PMK-55 sebagian besar bersifat prosedural dan sudah pasti — ini “buku panduan” profesi. Tugas halaman ini: mengubah 62 pasal menjadi langkah yang jelas + kalender kepatuhan. Label kepastian tetap kami pakai agar konsisten dengan Panduan PMK-44. Unlike PMK-44 (still contested), PMK-55 is mostly procedural and settled — it's the profession's handbook. This page's job: turn 62 articles into clear steps + a compliance calendar. We keep the certainty labels for consistency with the PMK-44 guide.
PastiSettled
Tertulis di batang tubuh PMK-55/2026 atau UU/PP di atasnya. Bisa dijadikan pegangan.In the body of PMK-55/2026 or the statute/PP above it. Safe to rely on.
Perlu ditungguAwaiting detail
Diatur PMK-55 tetapi tata cara/teknisnya menunggu keputusan Panitia atau sistem (mis. jadwal ujian).Set by PMK-55 but the technical detail awaits the Committee or the system (e.g. exam schedules).
Sedang berjalanIn progress
Belum final — mis. PMK-55 belum tayang di JDIH, dan dasar hukumnya bersinggungan dengan gugatan MK atas PMK-44.Not final — e.g. PMK-55 isn't on JDIH yet, and its legal basis touches the MK challenge to PMK-44.
🔑 Inti PMK-55The gist
Untuk memberi jasa perpajakan sebagai Konsultan Pajak wajib punya Izin (Pasal 3). Untuk jadi kuasa non-konsultan yang sah wajib jadi Pihak Lain ber-SKT. Kompetensi dibuktikan lewat uji kompetensi → SKK. PastiTo provide tax services as a Tax Consultant you must hold a Licence (Art. 3). To be a valid non-consultant proxy you must be an Other Party with an SKT. Competency is proven via the competency exam → SKK. Settled
⚖️ Beda jumlah ujianDifferent exam counts
Konsultan = 2 ujian: (1) uji kompetensi (BPPK → SKK) + (2) ujian profesi Asosiasi (Pasal 5). Pihak Lain = 1 ujian: cukup uji kompetensi → SKK → SKT (Pasal 50 tidak mewajibkan ujian profesi Asosiasi). PastiConsultant = 2 exams: (1) the competency exam (BPPK → SKK) + (2) the Association's professional exam (Art. 5). Other Party = 1 exam: only the competency exam → SKK → SKT (Art. 50 does not require the Association exam). Settled
🔄 Kompetensi harus dijagaCompetency must be kept up
SKK & SKT berlaku 3 tahun (Pasal 10 & 51), diperpanjang lewat ujian penyegaran. Konsultan juga wajib PPL tiap tahun (20/30/45 SKP per kelas). Izin sendiri tak berkedaluwarsa, tapi bertumpu pada SKK + PPL. PastiSKK & SKT are valid 3 years (Art. 10 & 51), renewed via a refresher exam. Consultants also owe yearly CPD/PPL (20/30/45 credits by class). The Licence itself doesn't expire, but rests on the SKK + CPD. Settled
2 Cek: jalur mana untuk Anda?Check: which path is yours?
Jawab satu–dua pertanyaan untuk melihat langkah, dokumen, dan kelas (A/B/C) yang sesuai dengan tujuan Anda.Answer one or two questions to see the steps, documents, and class (A/B/C) that fit your goal.
3 Menjadi Konsultan PajakBecoming a Tax Consultant
Jalur profesi penuh. Kuncinya dua ujian dan sebuah izin berjenjang. Pasti — Pasal 3–14The full professional route. The keys are two exams and a tiered licence. Settled — Art. 3–14
Syarat utama (Pasal 5)Core requirements (Art. 5)
Kualifikasi diri:
• Warga Negara Indonesia
• Pendidikan minimal S-1/D-IV atau setara
• Punya NPWP (NIK aktif sebagai NPWP)
• Tidak menjadi pegawai/pejabat pemerintah, lembaga negara, atau BUMN/BUMD
• Tidak pernah dipidana (ancaman ≥ 5 tahun), tidak di bawah pengampuan, tidak pernah dicabut izinnyaPersonal qualification:
• Indonesian citizen
• At least a bachelor's (S-1/D-IV) or equivalent
• Has an NPWP (NIK activated as NPWP)
• Not a government/state/SOE employee or official
• No criminal conviction (≥5-yr offences), not under guardianship, never had a licence revoked
Bukti kompetensi & pengalaman:
• Surat Keterangan Kompetensi (SKK) sesuai kelas → lihat bagian berikut
• Lulus ujian profesi yang diselenggarakan Asosiasi Konsultan Pajak
• Pengalaman kerja perpajakan: ≥1 tahun (izin B) atau ≥2 tahun (izin C), diakumulasi dalam 3 tahun terakhir
• Bagi eks-PNS/P3K Kemenkeu: jeda 5 tahun + rekam jejak bersihCompetency & experience:
• A Competency Certificate (SKK) for the class → see below
• Pass the professional exam run by a registered Tax Consultant Association
• Tax work experience: ≥1 year (class B) or ≥2 years (class C), accumulated over the last 3 years
• For ex-Kemenkeu staff: a 5-year cooling-off + clean record
Langkah-langkahnyaThe steps
Kelas izin A / B / C (Pasal 4)Licence classes A / B / C (Art. 4)
| KelasClass | Boleh melayaniMay serve | Pengalaman untuk izinExperience for licence |
|---|---|---|
| A | Orang pribadi — kecuali yang berdomisili di negara tax treaty (P3B)Individuals — except those domiciled in a tax-treaty (P3B) country | —— |
| B | Orang pribadi & badan — kecuali PMA, BUT, dan pihak berdomisili negara P3BIndividuals & entities — except FDI companies, PEs, and P3B-domiciled parties | ≥ 1 tahun≥ 1 year |
| C | Seluruh orang pribadi & badan (termasuk PMA, BUT, P3B)All individuals & entities (incl. FDI, PE, treaty) | ≥ 2 tahun≥ 2 years |
Izin A & B dapat ditingkatkan ke kelas lebih tinggi dengan SKK yang sesuai + masa praktik (1 tahun untuk naik 1 tingkat, 2 tahun untuk 2 tingkat) — Pasal 12–13.Classes A & B can be upgraded with a matching SKK + practice time (1 year to go up one level, 2 years for two) — Art. 12–13.
4 Kompetensi: uji kompetensi & SKKCompetency: the exam & the SKK
Fondasi kedua jalur (konsultan maupun Pihak Lain). Pasti — Pasal 7–11The foundation of both routes (consultant and Other Party). Settled — Art. 7–11
Inilah pergeseran nyata dari rezim lama: SKK (dan SKT yang mengikutinya) kedaluwarsa tiap 3 tahun dan harus diperpanjang lewat ujian penyegaran. Untuk konsultan, ditambah PPL tahunan. Jadi “ahli pajak” kini harus dijaga secara berkala, bukan hanya diperoleh sekali.This is the real shift from the old regime: the SKK (and the SKT that follows it) expires every 3 years and must be renewed via a refresher exam. For consultants, add yearly CPD. So “tax expertise” must now be maintained on a cycle, not just earned once.
5 Menjadi Pihak LainBecoming an Other Party jalur lebih ringanlighter route
“Pihak Lain” = seseorang selain konsultan & keluarga yang boleh menjadi kuasa WP karena memegang SKT. Jalurnya lebih ringkas dari konsultan. Pasti — Pasal 50–55An “Other Party” = someone other than a consultant & family who may act as a taxpayer's proxy because they hold an SKT. The route is shorter than a consultant's. Settled — Art. 50–55
🪪 Cara memperoleh SKTHow to get the SKT
Ketentuan SKK/uji kompetensi (Pasal 7–11) berlaku mutatis mutandis (Pasal 50). Jadi: ikut uji kompetensi (BPPK) → lulus → SKK → SKT terbit. SKT ditandatangani Direktur Jenderal bersamaan dengan SKK, dengan kelas yang sama, dan berlaku 3 tahun (Pasal 51).The SKK/competency-exam rules (Art. 7–11) apply mutatis mutandis (Art. 50). So: sit the competency exam (BPPK) → pass → SKK → the SKT is issued. The SKT is signed by the Director General together with the SKK, with the same class, valid 3 years (Art. 51).
✅ Bedanya dengan konsultanThe difference vs a consultant
Pihak Lain tidak wajib ujian profesi Asosiasi dan tidak wajib jadi anggota Asosiasi — Pasal 50 hanya meniru bagian kompetensi (SKK), bukan Pasal 5. Kewajibannya ringkas (Pasal 52): melayani sesuai kelas SKT & mematuhi peraturan. Larangan & sanksi (pembekuan/pencabutan SKT) tetap berlaku mutatis mutandis.An Other Party needs no Association professional exam and no Association membership — Art. 50 mirrors only the competency (SKK) part, not Art. 5. Duties are light (Art. 52): serve within the SKT class & comply with the law. Prohibitions & sanctions (SKT freeze/revoke) still apply mutatis mutandis.
| AspekAspect | Konsultan PajakTax Consultant | Pihak LainOther Party |
|---|---|---|
| KredensialCredential | Izin Konsultan PajakTax Consultant Licence | SKT |
| Uji kompetensi (→SKK)Competency exam (→SKK) | YaYes | YaYes |
| Ujian profesi AsosiasiAssociation professional exam | YaYes | TidakNo |
| Wajib anggota AsosiasiAssociation membership | YaYes | TidakNo |
| PPL tahunanYearly CPD | YaYes | Tidak diaturNot required |
| Masa berlaku kredensialCredential validity | Izin tak berkedaluwarsa (tapi SKK 3 th)Licence no expiry (but SKK 3 yrs) | SKT 3 tahunSKT 3 years |
6 Kantor Konsultan PajakThe tax-consultant firm
Kalau ingin berpraktik lewat kantor, ada aturan bentuk & komposisinya. Pasti — Pasal 15–23If you'll practise through a firm, there are form & composition rules. Settled — Art. 15–23
Bentuk (Pasal 16)Forms (Art. 16)
Perseorangan, persekutuan perdata, firma, atau perseroan terbatas. Wajib berizin dari Menteri sebelum berdiri (Pasal 15).Sole practice, civil partnership, firma, or a limited company. Needs a Minister's licence before it opens (Art. 15).
KomposisiComposition
Firma/persekutuan: ≥ 2 konsultan & ≥ 2/3 rekan adalah konsultan, dipimpin konsultan. PT: ≥ 1 konsultan pendiri; direksi/komisaris ≥ 2/3 konsultan; dipimpin konsultan.Firma/partnership: ≥ 2 consultants & ≥ 2/3 of partners are consultants, led by a consultant. Ltd: ≥ 1 consultant founder; ≥ 2/3 of directors/commissioners are consultants; led by a consultant.
Perubahan nama, alamat, susunan, atau sistem pengendalian mutu wajib dilaporkan ≤ 30 hari (Pasal 19–20). Penutupan perlu persetujuan Menteri (Pasal 21).Name, address, structure, or quality-control changes must be reported within 30 days (Art. 19–20). Closure needs the Minister's approval (Art. 21).
7 Kewajiban & kalender kepatuhanDuties & compliance calendar
Untuk konsultan (Pasal 24–29). Tandai tanggal-tanggal ini. PastiFor consultants (Art. 24–29). Mark these dates. Settled
Konsultan juga wajib menjaga independensi & bebas benturan kepentingan, mematuhi Kode Etik dan Standar Praktik Asosiasi (Pasal 24). Lalai melapor umumnya berujung peringatan; data laporan yang terbukti tidak benar bisa berujung pembekuan izin.Consultants must also keep their independence & avoid conflicts of interest, and follow the Association's Code of Ethics and Practice Standards (Art. 24). Missed filings usually draw a warning; a report proven false can lead to licence suspension.
8 Larangan & sanksiProhibitions & sanctions
Tiga tingkat sanksi, dan sebagian larangan langsung berbuah pencabutan. Pasti — Pasal 30, 39–44Three sanction levels, and some breaches lead straight to revocation. Settled — Art. 30, 39–44
Larangan utama (Pasal 30)Key prohibitions (Art. 30)
Menyesatkan klien; menerima permintaan rekayasa; menyuap/menggratifikasi petugas pajak; memeras; dan rangkap jabatan sebagai pegawai pemerintah/BUMN. Menyuap, memeras, gratifikasi, & rangkap jabatan → pencabutan izin langsung.Misleading a client; accepting requests to “engineer” outcomes; bribing/gratifying tax officers; extortion; and holding a concurrent post as a government/SOE employee. Bribery, extortion, gratification & concurrent posts → straight licence revocation.
Tingkat sanksi (Pasal 39)Sanction levels (Art. 39)
Peringatan → Pembekuan → Pencabutan. Bisa dikenakan tidak berurutan. Peringatan maks 3×/5 tahun; pembekuan maks 3×/5 tahun → lalu pencabutan (Pasal 40–41). Pencabutan izin = tidak bisa mengajukan lagi (Pasal 42) dan diumumkan ke publik (Pasal 44).Warning → Suspension → Revocation. May be applied out of order. Warnings max 3×/5 yrs; suspensions max 3×/5 yrs → then revocation (Art. 40–41). A revoked licence can't be re-applied for (Art. 42) and is published (Art. 44).
9 Siapa yang membina & mengawasiWho guides & supervises
Pengawasan ada di sisi profesi keuangan (bukan DJP) — inilah kenapa izin/SKT diterbitkan Direktur Jenderal yang mengurus profesi keuangan. Pasti — Pasal 2, 34–38, 56–59Supervision sits on the financial-profession side (not the DGT) — which is why the Licence/SKT is issued by the Director General for financial professions. Settled — Art. 2, 34–38, 56–59
Menteri → DirjenMinister → DG
Menteri berwenang membina/mengawasi konsultan, kantor, & Pihak Lain; dilimpahkan ke Direktur Jenderal (Pasal 2). Pengawasan lewat pemeriksaan reguler & khusus (Pasal 36–37).The Minister guides/supervises consultants, firms & Other Parties; delegated to the Director General (Art. 2). Supervision via regular & special reviews (Art. 36–37).
Panitia Penguatan ProfesionalismeProfessionalism Committee
Dibentuk Menteri (masa tugas 3 tahun). Tim pengarah 7 orang: unsur Kemenkeu (profesi keuangan, pajak, Unit Pengelola, pengawas intern) + 2 wakil Asosiasi + 1 akademisi. Menetapkan standar kompetensi, kebijakan uji kompetensi & PPL (Pasal 56–59).Formed by the Minister (3-year term). A 7-member steering team: Kemenkeu units (financial profession, tax, Unit Pengelola, internal audit) + 2 Association reps + 1 academic. It sets competency standards and exam & CPD policy (Art. 56–59).
Asosiasi Konsultan PajakConsultant Associations
Wajib terdaftar di Kemenkeu (Pasal 31). Menyelenggarakan ujian profesi konsultan (Pasal 32), PPL, Kode Etik & Standar Praktik, serta lapor kegiatan tahunan (Pasal 33).Must register with Kemenkeu (Art. 31). They run the consultant professional exam (Art. 32), CPD, the Code of Ethics & Practice Standards, and file annual activity reports (Art. 33).
10 Transisi: apa yang terjadi pada Anda?Transition: what happens to you?
Kabar menenangkan untuk konsultan lama: izin Anda tidak hangus. Tapi ada tenggat penting. Pasti — Pasal 60–61Reassuring for existing consultants: your licence doesn't vanish. But there are key deadlines. Settled — Art. 60–61
🟢 Punya Izin Praktik lamaHave an old practice licence
Otomatis menjadi Izin Konsultan Pajak menurut PMK-55 (Pasal 60a). Sanksi lama yang sedang berjalan tetap dihitung. Tidak perlu daftar ulang.Automatically becomes a Tax Consultant Licence under PMK-55 (Art. 60a). Any running sanctions still count. No re-registration.
🟡 Punya Sertifikat Konsultan lamaHave an old consultant certificate
Diakui sebagai SKK maksimal 2 tahun sejak terbit, dan bisa dipakai untuk mengajukan Izin sampai Asosiasi mulai menyelenggarakan ujian profesi. Setelah itu, wajib ikut ujian profesi (Pasal 60 f–g).Counts as an SKK for up to 2 years from issuance, usable to apply for a Licence until the Association starts its professional exam. After that, you must sit the professional exam (Art. 60 f–g).
🔵 Baru mulai dari nolStarting fresh
Ikuti jalur penuh: uji kompetensi (SKK) → ujian profesi Asosiasi → Izin. Perhatikan: sertifikasi model lama (PPSKP) & ujian profesi hanya sampai 31 Desember 2026 (Pasal 60e, 61).Take the full route: competency exam (SKK) → Association exam → Licence. Note: the old-style certification (PPSKP) & professional exam run only until 31 December 2026 (Art. 60e, 61).
11 Yang masih belum pastiWhat's still uncertain
Sedang berjalanIn progress Belum tayang di JDIHNot on JDIH yet
Per 3 September 2026, PMK-55 belum muncul di basis data resmi JDIH Kemenkeu meski sudah beredar & dijadikan dasar penghentian SIKOP. Kami akan sematkan tautan resmi begitu tersedia; sampai itu, verifikasi ke teks resmi yang beredar.As of 3 September 2026, PMK-55 hasn't appeared on the official Kemenkeu JDIH database even though it's circulating & already used to justify closing SIKOP. We'll add the official link once available; until then, verify against the circulated official text.
Sedang berjalanIn progress Dua kaki hukum & gugatan MKTwo legal legs & the MK case
Gugatan 27 Agustus di MK menyasar delegasi kompetensi lewat Pasal 44E UU HPP (kaki PMK-44). PMK-55 berdiri di kaki berbeda: UU P2SK Pasal 259 (profesi keuangan). Jadi seandainya MK mencabut delegasi 44E, rezim konsultan/Pihak Lain di PMK-55 mungkin masih bertahan — tapi interaksinya belum teruji. Pantau. Detail gugatan →The 27 August MK petition targets the competency delegation via Art. 44E of the HPP Law (PMK-44's leg). PMK-55 stands on a different leg: P2SK Law Art. 259 (financial profession). So even if the MK strikes the 44E delegation, PMK-55's consultant/Other-Party regime might survive — but the interplay is untested. Watch it. Case details →
Perlu ditungguAwaiting detail Jadwal & kuota ujianExam schedule & quota
PMK-55 menetapkan ada uji kompetensi (BPPK) & ujian profesi (Asosiasi), tetapi jadwal, kuota, dan biaya mengikuti keputusan Panitia/Unit Pengelola/Asosiasi — belum semuanya terbit.PMK-55 sets that the competency exam (BPPK) & professional exam (Association) exist, but the schedule, quota, and fees follow the Committee/Unit Pengelola/Association — not all published yet.
Perlu ditungguAwaiting detail Sistem “Satu Profesi Keuangan”The “Satu Profesi Keuangan” system
SIKOP sudah ditutup; layanan berjalan di portal transisi sementara sebelum sistem generasi berikutnya (“Satu Profesi Keuangan”) resmi dipakai.SIKOP is closed; services run on a temporary transition portal before the next-generation “Satu Profesi Keuangan” system officially launches.
12 FAQ
Saya sudah konsultan berizin — apakah izin saya hangus?I'm already a licensed consultant — does my licence lapse?
Apa beda Konsultan Pajak dan Pihak Lain?What's the difference between a Consultant and an Other Party?
Sertifikat konsultan (brevet/USKP) lama saya masih berguna?Is my old consultant certificate still useful?
Kelas A/B/C — bagaimana memilihnya?Classes A/B/C — how do I choose?
Mantan pegawai Kemenkeu boleh langsung jadi konsultan?Can an ex-Kemenkeu employee become a consultant right away?
Kenapa yang mengurus izin bukan DJP?Why isn't the DGT the one handling the licence?
13 Referensi & sumberReferences & sources
- PMK Nomor 55 Tahun 2026 — teks resmi (ditetapkan 22 Juli 2026 oleh Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa; berlaku sejak diundangkan). Belum tayang di JDIH Kemenkeu per 3 Sep 2026 — tautan resmi akan disematkan begitu tersedia. Pasal kunci: 3–4 (izin/kelas), 5 (syarat konsultan), 7–11 (SKK), 14 (jasa), 15–23 (kantor), 24–29 (kewajiban), 30 & 39–44 (larangan/sanksi), 50–55 (Pihak Lain), 56–59 (Panitia), 60–62 (peralihan & penutup; mencabut PMK-111/PMK.03/2014 jo. 175/PMK.01/2022).official text (signed 22 July 2026 by Finance Minister Purbaya Yudhi Sadewa; in force on promulgation). Not on the Kemenkeu JDIH as of 3 Sep 2026 — the official link will be added once available. Key articles: 3–4 (licence/class), 5 (consultant requirements), 7–11 (SKK), 14 (services), 15–23 (firm), 24–29 (duties), 30 & 39–44 (prohibitions/sanctions), 50–55 (Other Party), 56–59 (Committee), 60–62 (transition & closing; revokes PMK-111/PMK.03/2014 jo. 175/PMK.01/2022).
- UU P2SK — UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan & Penguatan Sektor Keuangan (diubah dengan UU No. 4 Tahun 2026), Pasal 259 — dasar utama PMK-55 (profesi keuangan). Juga PP 50/2022 Pasal 53.Law No. 4/2023 on Financial Sector Development & Strengthening (amended by Law No. 4/2026), Art. 259 — PMK-55's main basis (financial profession). Also GR 50/2022 Art. 53.
- PemberitaanReporting — DDTC: “Ada PMK Baru Konsultan dan Pihak Lain, SIKOP Diganti Portal Transisi” (27 Agu 2026); Pajakku: layanan SIKOP ditutup; Ortax: “PMK 55/2026 Perketat Syarat Konsultan Pajak, Wajib Lulus Uji Kompetensi dan Ujian Profesi”; DDTC: “Terbit, Aturan Baru Konsultan Pajak dan Pihak Lain yang Jadi Kuasa WP”.
- Aturan pasanganCompanion rule — PMK-44/2026 (kuasa Wajib Pajak): Panduan PMK-44 kami →our PMK-44 guide →