PMK-44/2026 sedang diuji di Mahkamah KonstitusiPMK-44/2026 is under review at the Constitutional Court
Pada 27 Agustus 2026, Mahamuddin — Ketua asosiasi konsultan/kuasa pajak AKP2I, melalui kuasa hukumnya Sangap Ritonga — mengajukan uji materi atas PMK-44/2026 beserta Pasal 44E ayat (2) huruf e UU HPP ke Mahkamah Konstitusi. Ada dua inti dalilnya: (1) kewenangan penuh Menteri Keuangan menetapkan standar kompetensi kuasa berpotensi membatasi kebebasan Wajib Pajak memilih wakilnya; (2) karena SKT diterbitkan oleh Kemenkeu sendiri, posisi independensi kuasa terhadap otoritas pajak dipertaruhkan. Isu ini mirip perkara MK 2017 yang dulu membatalkan aturan serupa — kali ini yang diuji adalah dasar hukum PMK-44/2026 sendiri.On 27 August 2026, Mahamuddin — chair of the tax-consultant/proxy association AKP2I, through counsel Sangap Ritonga — filed a constitutional review of PMK-44/2026 together with Art. 44E(2)(e) of the HPP Law. Two core arguments: (1) giving the Finance Minister full authority to set proxy competency standards may restrict taxpayers' freedom to choose their representative; (2) because the SKT is issued by Kemenkeu itself, the proxy's independence toward the tax authority is put at stake. This echoes the 2017 Constitutional Court case that struck a comparable rule — this time it is the very legal foundation of PMK-44/2026 being tested.
Artinya untuk Anda: arah besar aturan sudah jelas, tetapi fondasinya sedang diuji dan putusan belum ada. Manfaatkan yang sudah pasti (lihat checklist), tetapi tahan keputusan besar yang bergantung pada hal yang masih diperdebatkan.What it means for you: the broad direction is clear, but its foundation is under test and there's no ruling yet. Act on what's settled (see the checklist), but hold big decisions that hinge on the contested parts.
1 Ringkasan & cara membaca halaman ini Summary & how to read this page
Regulasi ini belum benar-benar final. Batang tubuh PMK-44/2026 mengatur satu hal dengan tegas; FAQ & materi sosialisasi DJP menambahkan tafsir; dan beberapa hal masih sekadar rumor di kalangan praktisi. Halaman ini kami bangun dari teks resmi PMK-44/2026, bukan sekadar ringkasan media. Untuk memudahkan membaca, setiap poin kami tandai dengan satu dari tiga label: This regulation has not fully settled. The body of PMK-44/2026 states one thing firmly; DJP's FAQ & socialization material add an interpretation; and some points are still rumour among practitioners. This page is built from the official text of PMK-44/2026, not just press summaries. Every point carries one of three labels:
PastiSettled
Tertulis di batang tubuh PMK-44/2026 atau di undang-undang / putusan pengadilan. Bisa dijadikan pegangan.Written in the body of PMK-44/2026, or in a statute / court ruling. Safe to rely on.
Tafsir DJPDJP interpretation
Berasal dari FAQ resmi PMK-44/2026 (diperbarui 30 Juli 2026) / materi sosialisasi DJP, bukan pasal PMK-44/2026. Membantu, tetapi bukan sumber hukum dan bisa berubah — karena itu kami catat tanggalnya.From DJP's official PMK-44/2026 FAQ (updated 30 July 2026) / socialization material, not an article of PMK-44/2026. Helpful, but not a source of law and can change — which is why we date it.
Wacana / RumorProposal / Rumour
Belum ada aturannya. Sedang dibahas atau sekadar beredar. Jangan diambil sebagai keputusan.No rule exists yet. Under discussion or merely circulating. Don't act on it.
🎯 Inti perubahanThe core change
Dulu (PMK-229/2014) kuasa = Konsultan Pajak atau karyawan WP berbekal brevet/ijazah. Sekarang siapa pun yang jadi kuasa wajib berkompetensi (Izin Konsultan Pajak atau SKT), kecuali keluarga. Yang penting juga: Wajib Pajak tetap bertanggung jawab atas hal yang dikuasakan (Pasal 2 ayat 3). PastiPreviously (PMK-229/2014) a proxy was a Tax Consultant or an employee with a brevet/diploma. Now anyone acting as proxy must be competent (a Tax Consultant License or an SKT), except family. Also key: the taxpayer stays responsible for what it delegates (Art. 2(3)). Settled
🗓️ Kapan berlakuWhen it applies
PMK-44/2026 ditetapkan 22 Juni 2026 dan berlaku sejak diundangkan, 6 Juli 2026, sekaligus mencabut PMK-229/PMK.03/2014 (Pasal 17–18). Penunjukan baru lewat brevet/ijazah masih boleh sampai 31 Desember 2026 — tetapi penunjukan yang sudah dibuat sebelumnya tetap berlaku sampai urusannya selesai (Pasal 15–16). Praktis, untuk penunjukan baru rezim baru berlaku penuh mulai 1 Januari 2027. PastiPMK-44/2026 was signed 22 June 2026 and took effect on promulgation, 6 July 2026, revoking PMK-229/PMK.03/2014 (Art. 17–18). New appointments via the brevet/diploma route are still allowed until 31 December 2026 — but appointments already made before then stay valid until the matter is done (Art. 15–16). In practice, for new appointments the new regime fully bites on 1 January 2027. Settled
⚠️ Titik abu-abuThe grey spot
Karyawan yang menandatangani Faktur Pajak / Bukti Potong: DJP bilang itu “role”, bukan kuasa, jadi tak perlu kompetensi. Ini penjelasan DJP di FAQ, bukan pasal PMK-44/2026. Tafsir DJPEmployees who sign tax invoices / withholding slips: DJP says that's a “role”, not a proxy, so no competency needed. That's a FAQ explanation, not an article of PMK-44/2026. DJP interpretation
Bukan titik abu-abu: penandatangan SPT justru beda — harus wakil/kuasa. Itu aturan UU KUP yang sudah ada sebelum PMK-44. Pasti (UU KUP)Not a grey spot: signing an SPT is different — it needs a representative/proxy. That's a KUP Law rule predating PMK-44. Settled (KUP)
2 Bagaimana kita sampai di sini How we got here
Aturan ini lahir dari sebuah sengketa di Mahkamah Konstitusi, bukan dari ruang hampa. Urutannya menjelaskan kenapa DJP begitu ingin mengunci soal “kompetensi” — dan kenapa dasarnya kini kembali digugat. This rule was born from a Constitutional Court dispute, not a vacuum. The sequence explains why DJP is so keen to lock down “competency” — and why its foundation is now being challenged again.
3 Tiga pintu untuk menjadi kuasa Three doors to becoming a proxy
Di bawah PMK-44/2026 hanya ada tiga kategori kuasa. Klik masing-masing untuk melihat kredensial, penerbit, dan masa berlakunya. Under PMK-44/2026 there are only three proxy categories. Click each to see its credential, issuer, and validity.
📋 Konsultan PajakTax Consultant PastiSettled
Seseorang yang memiliki Izin Konsultan Pajak untuk memberi jasa perpajakan, termasuk menjadi kuasa. Kompetensi dibuktikan oleh izin itu sendiri (Pasal 3 ayat 3).Someone holding a Tax Consultant License to provide tax services, including acting as proxy. Competency is proven by the license itself (Art. 3(3)).
🪪 Pihak LainOther Party PastiSettled
Siapa pun selain Konsultan Pajak dan selain keluarga, yang memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT). Untuk memperolehnya: ikut uji kompetensi di BPPK → terbit Surat Keterangan Kompetensi (SKK) → SKT terbit dari DJSPSK. Inilah kategori yang menggantikan “karyawan berbrevet” di aturan lama. Catatan: SKT ini bukan SKT pendaftaran NPWP — dokumen yang berbeda.Anyone other than a Tax Consultant and other than family, who holds a Surat Keterangan Terdaftar (SKT). To obtain it: sit a competency exam at BPPK → an SKK is issued → the SKT is issued by DJSPSK. This category replaces the “employee with a brevet” of the old rule. Note: this SKT is not the NPWP-registration SKT — a different document.
👪 KeluargaFamily PastiSettled
Suami, istri, atau keluarga sedarah/semenda sampai derajat kedua. Ini satu-satunya kuasa yang tidak memerlukan kompetensi. Namun tetap perlu Surat Kuasa Khusus dan bukti hubungan keluarga (Kartu Keluarga atau surat pernyataan). Derajat kedua: ayah, ibu, kakek, nenek, anak, cucu, saudara kandung (sedarah); mertua, kakek/nenek mertua, saudara ipar (semenda). Paman/tante/keponakan (derajat ketiga) perlu kompetensi.Spouse, or a blood/marriage relative up to the second degree. This is the only proxy that needs no competency. It still needs a Special Power of Attorney plus proof of the family relationship (family card or a statement). Second degree: father, mother, grandparents, children, grandchildren, siblings (blood); parents-in-law, grandparents-in-law, siblings-in-law (marriage). Uncles/aunts/nephews (third degree) need competency.
SKK = Surat Keterangan Kompetensi · SKT = Surat Keterangan Terdaftar · BPPK = Badan Pendidikan & Pelatihan Keuangan · DJSPSK/Dit. P2PK = unit Kemenkeu yang membina & mengawasi profesi keuangan.SKK = Competency Certificate · SKT = Registration Certificate · BPPK = Finance Education & Training Agency · DJSPSK/Dit. P2PK = the Kemenkeu unit that guides & supervises financial professions.
4 Cek: siapa yang bisa menjadi kuasa Anda? Check: who can be your proxy?
Jawab satu–dua pertanyaan, lalu Anda akan tahu jalur mana yang berlaku untuk situasi Anda — beserta dokumen yang diperlukan dan seberapa pasti aturannya. Answer one or two questions, and you'll see which route applies to your situation — along with the documents needed and how settled the rule is.
5 Pertanyaan karyawan: “role” atau “kuasa”? The employee question: “role” or “proxy”?
Ini bagian paling penting sekaligus paling rawan. Di banyak perusahaan urusan pajak dipecah antar staf — PPN, PPh Badan, dan potong-pungut ditangani orang berbeda — dan Coretax membagi tugas ini lewat peran akses terpisah. Pertanyaannya: apakah mereka sekarang wajib uji kompetensi? This is the most important and most delicate part. In many companies tax work is split across staff — VAT, corporate income tax, and withholding handled by different people — and Coretax divides these tasks via separate access roles. The question: must they now sit a competency exam?
Jawaban DJP: tidak, selama bukan “kuasa”DJP's answer: no, as long as they aren't a “proxy” Tafsir DJPDJP interpretation
Dalam FAQ resmi PMK-44/2026 (diperbarui 30 Juli 2026, lihat Referensi), DJP menarik garis antara bertindak sebagai kuasa (butuh Izin/SKT + Surat Kuasa Khusus) dan menjalankan peran/akses di Coretax (tidak butuh keduanya). Menurut DJP, menandatangani Faktur Pajak, menandatangani Bukti Potong, menjadi drafter SPT, dan menerima surat pemeriksaan/pengawasan adalah peran, bukan kuasa — karena kegiatan itu diatur aturan turunan atau sekadar akses teknis. Tabel berikut merapikan klaim DJP itu beserta dasar hukum yang dirujuknya.In its official PMK-44/2026 FAQ (updated 30 July 2026, see References), DJP draws a line between acting as a proxy (needs License/SKT + Special Power of Attorney) and running a role/access in Coretax (needs neither). Per DJP, signing tax invoices, signing withholding slips, being an SPT drafter, and receiving audit/monitoring letters are a role, not a proxy — because those acts are set by subordinate rules or are mere technical access. The table below tidies that DJP claim with the legal bases it cites.
| KedudukanCapacity | DasarLegal basis | Perlu SKT/Izin?Needs SKT/License? | Perlu Surat Kuasa Khusus?Needs Power of Attorney? |
|---|---|---|---|
| Pengurus (Wakil WP)Officer (Taxpayer Rep.) | Pasal 32 (1)/(4) UU KUP | TidakNo | TidakNo |
| Konsultan PajakTax Consultant | PP 50/2022 & PMK-44/2026 | Ya (Izin)Yes (License) | YaYes |
| Pihak LainOther Party | PP 50/2022 & PMK-44/2026 | Ya (SKT)Yes (SKT) | YaYes |
| Keluarga (≤2 derajat)Family (≤2nd degree) | PP 50/2022 & PMK-44/2026 | TidakNo | YaYes |
| Karyawan — menandatangani SPTEmployee — signs the SPT | PastiSettled UU KUP — SPT ditandatangani WP/wakil/kuasa (aturan lama; dipertegas FAQ DJP #24)KUP Law — SPT signed by WP/rep./proxy (old statute; reaffirmed by DJP FAQ #24) | Harus wakil (pengurus) atau kuasa (Izin/SKT)Must be rep. (officer) or proxy (License/SKT) | Ya bila sebagai kuasa; tidak bila sebagai pengurusYes if as proxy; no if as officer |
| Tafsir DJP Karyawan — menurut penjelasan DJP, tindakan di bawah ini dihitung sebagai “peran” di Coretax, bukan kuasa, jadi tidak wajib SKT/Izin.Employees — per DJP's explanation, the acts below count as a “role” in Coretax, not a proxy, so no SKT/License is required. | |||
| Karyawan — ttd Faktur PajakEmployee — signs tax invoice | Pasal 10 PMK-81/2024; Pasal 38 PER-11/PJ/2025 rujukan pasal: salindia DJP (slide 13)article ref: DJP deck (slide 13) | Tidak, sepanjang bukan kuasaNo, if not a proxy | Tidak, sepanjang bukan kuasaNo, if not a proxy |
| Karyawan — ttd Bukti Potong PPhEmployee — signs PPh slip | Pasal 18 (2) PER-11/PJ/2025 rujukan pasal: salindia DJP (slide 13)article ref: DJP deck (slide 13) | Tidak, sepanjang bukan kuasaNo, if not a proxy | Tidak, sepanjang bukan kuasaNo, if not a proxy |
| Karyawan — drafter SPT / kode billingEmployee — SPT drafter / billing | Role akses CoretaxCoretax role access sumber: FAQ DJP #20 & #23source: DJP FAQ #20 & #23 | TidakNo | TidakNo |
| Karyawan — dalam pemeriksaanEmployee — in an audit | PMK-15/2025 rujukan pasal: salindia DJP (slide 13)article ref: DJP deck (slide 13) | TidakNo | TidakNo |
| Karyawan — dalam pengawasanEmployee — in monitoring | PMK-111/2025 rujukan pasal: salindia DJP (slide 13)article ref: DJP deck (slide 13) | TidakNo | TidakNo |
Sumber: posisi DJP dalam FAQ PMK-44/2026 (30 Juli 2026) & salindia sosialisasi DJP. Hanya baris bertanda oranye yang merupakan tafsir DJP. PP 50 = PP 50/2022; SPemb = surat pemberitahuan pemeriksaan; SP2DK = surat permintaan penjelasan atas data/keterangan. Baris “menandatangani SPT” ada di kelompok atas karena itu aturan UU KUP, bukan bagian kelompok “role” oranye.Source: DJP's position in the PMK-44/2026 FAQ (30 July 2026) & DJP's socialization deck. Only the orange rows are DJP's interpretation. PP 50 = PP 50/2022; SPemb = audit notice; SP2DK = request-for-clarification letter. The “SPT signer” row sits in the upper group because it is a KUP Law rule, not part of the orange “role” group.
Ini bukan hal baru dari PMK-44/2026. UU KUP sudah lama mensyaratkan SPT ditandatangani oleh Wajib Pajak, wakilnya, atau kuasa — jauh sebelum PMK-44 lahir. Yang membedakan: membuat konsep (drafter) SPT boleh dilakukan karyawan sebagai role Coretax; tetapi meneken SPT hanya boleh oleh wakil/kuasa. FAQ DJP (#24, 30 Juli 2026) hanya mempertegas. Jadi karyawan yang menjadi signer SPT harus menjadi pengurus (wakil) — termasuk kategori “pengurus lainnya” yang nyata menentukan kebijakan, dibuktikan surat keterangan pimpinan + pemutakhiran data Coretax — atau kuasa ber-SKK + Izin/SKT.This is not new from PMK-44/2026. The KUP Law has long required the SPT to be signed by the taxpayer, its representative, or a proxy — long before PMK-44. The difference: drafting an SPT may be done by an employee as a Coretax role; but signing the SPT may only be done by a representative/proxy. DJP's FAQ (#24, 30 July 2026) just reaffirms it. So an SPT signer must be an officer (representative) — including the “other officer” category that factually sets policy, evidenced by a leadership statement + Coretax data update — or a proxy with SKK + License/SKT. Aturan SPT: Pasti (UU KUP)SPT rule: Settled (KUP) Mekanisme pengurus: FAQ DJPOfficer mechanics: DJP FAQ
Jujurnya: berguna sebagai arah, tapi bukan pelindung yang kuat. Alasannya:Honestly: useful as direction, but not a strong shield. Because:
- Pengecualian karyawan ini tidak dinyatakan di batang tubuh (pasal-pasal) PMK-44/2026. Ia dijelaskan lewat FAQ (butir #15, #20, #23, #24) dan bersandar pada aturan turunan (PMK-81/2024, PER-11/PJ/2025, PMK-15/2025, PMK-111/2025).This employee carve-out is not stated in the articles of PMK-44/2026 itself. It is explained through the FAQ (items #15, #20, #23, #24) and rests on subordinate rules (PMK-81/2024, PER-11/PJ/2025, PMK-15/2025, PMK-111/2025).
- Batas “role vs kuasa” bersifat konseptual, bukan garis tegas. Menandatangani dokumen pajak atas nama perusahaan tampak sangat mirip menjalankan hak/kewajiban perpajakan — persis pekerjaan seorang kuasa.The “role vs proxy” boundary is conceptual, not bright-line. Signing a tax document for the company looks a lot like exercising a tax right/obligation — exactly a proxy's job.
- FAQ dan materi sosialisasi bukan sumber hukum. Pemeriksa lain, atau majelis di Pengadilan Pajak, tidak terikat olehnya — kekuatannya sebatas persuasif.A FAQ and socialization material are not a source of law. A different auditor, or a Tax Court panel, is not bound by them — their weight is merely persuasive.
- Pisahkan dengan jelas “role” dari “kuasa” — dan bedakan SPT. Karyawan penandatangan Faktur/Bukti Potong dan drafter SPT sebaiknya dibatasi pada tindakan teknis via akses Coretax. Untuk penandatangan SPT, pastikan orangnya pengurus (wakil) atau kuasa ber-SKK/SKT.Keep “role” cleanly separate from “proxy” — and treat the SPT separately. Employees signing invoices/slips and drafting SPTs should be limited to technical acts via Coretax access. For SPT signing, make sure the person is an officer (representative) or a proxy with SKK/SKT.
- Simpan bukti penugasan internal (penetapan role Coretax), akta/kewenangan pengurus, dan dokumen keluarga bila relevan.Keep evidence of internal assignment (Coretax role grant), the officer's deed/authority, and family documents where relevant.
- Untuk tindakan yang benar-benar “kuasa” atas hak/kewajiban tertentu, siapkan SKT sebelum 1 Januari 2027, atau salurkan lewat konsultan berizin / pengurus (Wakil WP).For genuine “proxy” acts over specific rights/obligations, arrange an SKT before 1 January 2027, or route it through a licensed consultant / an officer (Taxpayer Representative).
- Jika ditanya DJP, bersandarlah pada aturan turunannya (PMK-81/2024, PER-11/PJ/2025) dan pembedaan Wakil vs Kuasa di Pasal 32 UU KUP — bukan sekadar pada FAQ-nya.If DJP asks, lean on the underlying rules (PMK-81/2024, PER-11/PJ/2025) and the Representative-vs-Proxy distinction in Art. 32 KUP — not merely on the FAQ.
Kekosongan hukum yang nyata: hari ini karyawan non-direktur rutin menandatangani urusan pajak yang terpisah-pisah. PMK-44/2026 hanya mengenal Pengurus (Wakil), Konsultan, Pihak Lain, dan Keluarga — plus tafsir “role, bukan kuasa”. Jika suatu saat DJP mempersempit tafsir itu, banyak tanda tangan rutin kehilangan rumah hukum yang jelas.The real gap: today non-director employees routinely sign segregated tax matters. PMK-44/2026 recognizes only Officer (Representative), Consultant, Other Party, and Family — plus the “role, not proxy” gloss. If DJP later narrows that gloss, much routine signing loses a clear legal home.
6 Lama vs baru: PMK-229/2014 → PMK-44/2026 Old vs new: PMK-229/2014 → PMK-44/2026
Perbandingan aturan lama dan baru, berdasarkan teks resmi kedua PMK dan materi resmi DJP.The old-vs-new comparison, based on the official texts of both PMKs and DJP's official material. PastiSettled
| AspekAspect | PMK-229/2014 | PMK-44/2026 |
|---|---|---|
| Siapa boleh jadi kuasaWho may be a proxy | Konsultan Pajak & Karyawan WPTax Consultant & Employee of WP | Konsultan Pajak, Pihak Lain, & Keluarga (suami/istri; sedarah/semenda 2 derajat)Tax Consultant, Other Party, & Family (spouse; blood/marriage 2nd degree) |
| Syarat kompetensiCompetency requirement | Konsultan: izin praktik. Karyawan: brevet / ijazah / sertifikat konsultanConsultant: practice license. Employee: brevet / diploma / consultant certificate | Konsultan: Izin Konsultan Pajak. Pihak Lain: SKT. Keluarga: tidak perluConsultant: Tax Consultant License. Other Party: SKT. Family: none |
| Tanggung jawab WPTaxpayer's responsibility | (tidak dinyatakan tegas)(not stated expressly) | WP tetap bertanggung jawab atas hal yang dikuasakan (Pasal 2 ayat 3)WP stays responsible for what it delegates (Art. 2(3)) |
| Ruang lingkup kuasaScope of proxy | 1 jenis pajak untuk 1 Tahun Pajak / Bagian Tahun / satu-beberapa Masa — kecuali beberapa jenis pajak sebagai satu kesatuan. (Tetap sama)1 tax type per 1 Tax Year / part-year / one-or-more periods — unless several taxes as a unit. (Unchanged) | |
| Surat Kuasa KhususSpecial Power of Attorney | Kertas; diserahkan langsung ke pegawai DJPPaper; handed in person to DJP staff | Elektronik (portal Coretax) atau kertas (langsung ke KPP/KP2KP). Kini ada masa berlaku.Electronic (Coretax portal) or paper (in person at KPP/KP2KP). Now has a validity period. |
| Kewajiban & laranganDuties & prohibitions | Kewajiban: patuhi aturan. Larangan: melanggar/menghalangi (umum)Duty: comply. Prohibition: violate/obstruct (general) | Kewajiban diperluas (integritas, kerahasiaan, sesuai klasifikasi izin/SKT). Larangan: menghalangi (dirinci)Duties expanded (integrity, confidentiality, per license/SKT class). Prohibition: obstruct (itemized) |
| Berakhirnya kuasaTermination | Melanggar/menghalangi; dipidana; hak/kewajiban selesai; dicabut WPViolate/obstruct; convicted; rights/obligations end; revoked by WP | Izin/SKT dibekukan/dicabut; masa Surat Kuasa berakhir; dipidana; dicabut WPLicense/SKT frozen/revoked; power of attorney expires; convicted; revoked by WP |
| Ketentuan peralihanTransition | (tidak ada)(none) | Surat Kuasa lama tetap berlaku s.d. selesai (Pasal 15); brevet/ijazah boleh s.d. 31 Des 2026, dan SKK-nya berlaku s.d. selesai (Pasal 16)Existing powers valid until done (Art. 15); brevet/diploma usable until 31 Dec 2026, and that power stays valid until done (Art. 16) |
7 Yang masih belum pasti What's still uncertain
Yang membuat aturan ini belum sepenuhnya pasti bukan isi pasalnya, melainkan tiga hal: aturan turunan yang belum terbit, gugatan yang sedang berjalan di MK, dan satu kerancuan istilah yang perlu Anda kenali.What keeps this rule from being fully settled isn't its articles, but three things: a subordinate rule not yet issued, a challenge in progress at the Constitutional Court, and one terminology muddle you should know.
Sedang berjalanIn progress Uji materi PMK-44/2026 di Mahkamah KonstitusiConstitutional review of PMK-44/2026
Pada 27 Agustus 2026, Mahamuddin (Ketua AKP2I) melalui kuasa hukum Sangap Ritonga mengajukan uji materi ke MK atas PMK-44/2026 dan Pasal 44E ayat (2) huruf e UU HPP. Dua dalil utama: (1) kewenangan penuh Menteri Keuangan menetapkan standar kompetensi kuasa berpotensi membatasi kebebasan WP memilih wakilnya; (2) karena SKT diterbitkan Kemenkeu sendiri, independensi kuasa terhadap otoritas pajak ikut dipertaruhkan. Potensi dampak bila dikabulkan: yang paling mungkin dibatalkan adalah pendelegasian penetapan kompetensi ke Menkeu (Pasal 44E(2)(e)) atau sebagian pasal PMK-44 — bukan konsep kuasa itu sendiri. Hasilnya belum ada — pantau sebelum mengambil langkah besar.On 27 August 2026, Mahamuddin (chair of AKP2I) through counsel Sangap Ritonga petitioned the Constitutional Court over PMK-44/2026 and Art. 44E(2)(e) of the HPP Law. Two main arguments: (1) the Finance Minister's full authority to set proxy competency standards may restrict taxpayers' freedom to choose their representative; (2) because the SKT is issued by Kemenkeu itself, the proxy's independence toward the tax authority is also at stake. Likely impact if granted: what would most likely fall is the delegation of competency-setting to the Finance Minister (Art. 44E(2)(e)) or part of PMK-44 — not the proxy concept itself. No outcome yet — watch before making big moves.
Belum diaturNot yet regulated Cara mendapatkan SKT — RPMK belum terbitHow to get an SKT — the RPMK isn't out
Ini celah praktis yang nyata: PMK-44/2026 sudah berlaku, tapi cara memperoleh SKT (uji kompetensi BPPK), klasifikasi A/B/C, dan seberapa sering ujian diulang belum diatur — semuanya menunggu RPMK Konsultan Pajak & Pihak Lain yang belum terbit.A real practical gap: PMK-44/2026 is already in force, yet how to obtain an SKT (the BPPK exam), the A/B/C classes, and how often the exam repeats are not yet set — all wait for the draft RPMK for Consultants & Other Parties, not yet issued.
Kerancuan istilahTerminology muddle “UU HPP” vs “UU 6/2023”“HPP Law” vs “Law 6/2023”
Pasal 44E KUP ditambahkan oleh UU No. 7 Tahun 2021 (UU HPP). Namun pembukaan PMK-44/2026 menyebut KUP “diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023” (UU Cipta Kerja). Itu sebabnya pemohon MK menyebutnya “UU HPP”, sementara dokumen DJP kadang menulis “UU KUP Nomor 6 Tahun 2023”. Keduanya merujuk ke hal yang sama (Pasal 44E KUP), tapi cara menyebutnya berbeda — jangan tertukar bahwa “UU 6/2023” adalah UU HPP.Art. 44E KUP was added by Law No. 7/2021 (the HPP Law). Yet the PMK-44/2026 preamble cites the KUP as “last amended by Law No. 6/2023” (the Cipta Kerja Law). That's why the MK petitioner says “UU HPP” while DJP documents sometimes write “UU KUP Nomor 6 Tahun 2023”. Both point to the same thing (Art. 44E KUP), but the naming differs — don't mistake “Law 6/2023” for the HPP Law.
8 Yang perlu disiapkan sebelum 2027 What to prepare before 2027
Langkah konkret. Sebagian bisa dikerjakan sekarang; sebagian menunggu RPMK — tapi memetakannya sekarang menghindari kepanikan di menit terakhir.Concrete steps. Some can be done now; some wait for the RPMK — but mapping them now avoids a last-minute scramble.
- 1SekarangNowPetakan siapa menandatangani apa di Coretax — dan bedakan penandatangan SPT (harus wakil/kuasa) dari penandatangan Faktur/Bukti Potong & drafter SPT (role).Map who signs what in Coretax — and separate the SPT signer (must be rep./proxy) from invoice/slip signers & SPT drafters (role).
- 2SekarangNowPastikan kewenangan pengurus terdokumentasi (akta / bukti kewenangan faktual). Pengurus sebagai Wakil WP tidak butuh SKT maupun Surat Kuasa Khusus — termasuk untuk menandatangani SPT.Ensure officer authority is documented (deed / factual-authority evidence). An officer as Taxpayer Representative needs neither an SKT nor a Special Power of Attorney — including to sign the SPT.
- 3Sebelum 31 Des 2026Before 31 Dec 2026Manfaatkan jendela transisi. Jika perlu menunjuk non-konsultan sebagai kuasa, penunjukan lewat brevet/ijazah masih sah bila dilakukan dengan Surat Kuasa Khusus kertas + lampiran sebelum tenggat — dan SKK itu berlaku sampai urusannya selesai.Use the transition window. If you must appoint a non-consultant as proxy, the brevet/diploma route is still valid via a paper Special Power of Attorney + attachment before the deadline — and that power stays valid until the matter is done.
- 42026 → 20272026 → 2027Rencanakan jalur kompetensi untuk orang yang memang akan bertindak sebagai kuasa: SKT (uji kompetensi BPPK) untuk Pihak Lain, atau gunakan konsultan berizin. Pantau terbitnya RPMK untuk tata caranya.Plan the competency route for anyone who will truly act as proxy: an SKT (BPPK exam) for an Other Party, or use a licensed consultant. Watch for the RPMK for the procedure.
- 5SekarangNowPastikan pendaftaran SIKOP & NPWP 16 digit siap bagi calon kuasa eksternal, agar pendaftaran di Coretax lancar.Ensure SIKOP registration & the 16-digit NPWP are ready for external proxies, so Coretax registration goes smoothly.
- 6BerkalaOngoingCek masa berlaku Surat Kuasa Khusus. Berbeda dari aturan lama, kini surat kuasa punya masa berlaku — jangan sampai kedaluwarsa di tengah urusan.Track the Power of Attorney's validity. Unlike the old rule, it now expires — don't let it lapse mid-matter.
9 FAQ
Apakah karyawan saya harus ikut ujian mulai 2027 hanya untuk menandatangani Faktur Pajak?Must my employee sit an exam from 2027 just to sign tax invoices?
Apa bedanya karyawan yang menandatangani Faktur Pajak dan yang menandatangani SPT?What's the difference between signing a tax invoice and signing an SPT?
Apa beda “Wakil WP” dan “Kuasa”?What's the difference between “Taxpayer Representative” and “Proxy”?
SKT itu sama dengan sertifikat brevet?Is the SKT the same as a brevet certificate?
Paman, tante, atau keponakan saya termasuk “keluarga” yang bebas kompetensi?Is my uncle, aunt, or nephew “family” for the competency exemption?
Bolehkah saya menunjuk lebih dari satu kuasa?May I appoint more than one proxy?
Surat Kuasa Khusus lama saya masih berlaku?Is my existing Special Power of Attorney still valid?
Saya mantan pegawai Kemenkeu — bisakah langsung jadi kuasa?I'm an ex-Kemenkeu employee — can I become a proxy immediately?
Apakah PMK-44/2026 bisa berubah? Katanya ada yang menggugat.Could PMK-44/2026 still change? I heard it's being challenged.
10 Referensi & sumberReferences & sources
- PMK Nomor 44 Tahun 2026 — teks resmi (ditetapkan 22 Juni 2026, diundangkan/berlaku 6 Juli 2026; mencabut PMK-229/PMK.03/2014). Pasal 2 (tiga pihak), Pasal 3 (kompetensi), Pasal 7–8 (Surat Kuasa Khusus), Pasal 15–16 (peralihan), Pasal 17–18 (penutup).official text (signed 22 June 2026, promulgated/in force 6 July 2026; revokes PMK-229/PMK.03/2014). Art. 2 (three parties), Art. 3 (competency), Art. 7–8 (Special Power of Attorney), Art. 15–16 (transition), Art. 17–18 (closing). peraturan.bpk.go.id · JDIH Kemenkeu
- Salindia PMK-44 Tahun 2026 (materi sosialisasi DJP)PMK-44/2026 slide deck (DJP socialization material) — deck penuh (17 slide) memuat slide 13–14: tabel “role vs kuasa” karyawan beserta rujukan pasalnya (PMK-81/2024, PER-11/PJ/2025, PMK-15/2025, PMK-111/2025). Catatan: PDF publik di pajak.go.id hanya 15 halaman tanpa slide 13–14; posisi “peran, bukan kuasa” tetap dapat diverifikasi lewat FAQ resmi (#20 & #23).the full deck (17 slides) holds slides 13–14: the employee “role vs proxy” table with its article references (PMK-81/2024, PER-11/PJ/2025, PMK-15/2025, PMK-111/2025). Note: the public pajak.go.id PDF is only 15 pages without slides 13–14; the “role, not proxy” position can still be verified via the official FAQ (#20 & #23). pajak.go.id (PDF, 15 hlm)
- FAQ resmi PMK-44 Tahun 2026Official PMK-44/2026 FAQ (30 Juli 2026, Dit. Peraturan Perpajakan II) — sumber posisi DJP soal karyawan “peran, bukan kuasa” (butir #15, #20, #23, #24) dan penandatangan SPT.source of DJP's “role, not proxy” position on employees (items #15, #20, #23, #24) and the SPT signer. pajak.go.id/…/FAQ PMK-44/2026
- UU KUP — Pasal 32 (Wakil & Kuasa), Pasal 44E ayat (2) huruf e (mandat pengaturan kuasa + kompetensi), ditambahkan melalui UU No. 7 Tahun 2021 (UU HPP). Catatan: pembukaan PMK-44 menyebut KUP “diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023 (UU Cipta Kerja)” — jangan tertukar.Art. 32 (Representative & Proxy), Art. 44E(2)(e) (mandate to regulate proxies + competency), added by Law No. 7/2021 (HPP). Note: the PMK-44 preamble cites the KUP as “last amended by Law No. 6/2023 (Cipta Kerja)” — don't confuse the two. DDTC 14 Okt 2021: Perubahan KUP yang diatur PP/PMK
- Putusan MK No. 63/PUU-XV/2017 — Pasal 32 ayat (3a) UU KUP dinyatakan inkonstitusional; hanya hal administratif yang boleh didelegasikan ke PMK. Pemohon: advokat Petrus Bala Pattyona.Art. 32(3a) KUP held unconstitutional; only administrative matters may be delegated to a PMK. Petitioner: advocate Petrus Bala Pattyona. DDTC
- Uji materi PMK-44/2026 ke MK (27 Agu 2026) — permohonan oleh Mahamuddin (Ketua AKP2I), kuasa hukum Sangap Ritonga, menguji PMK-44/2026 & Pasal 44E ayat (2) huruf e UU HPP. Status: sedang berjalan.Constitutional review of PMK-44/2026 (27 Aug 2026) — petition by Mahamuddin (chair of AKP2I), counsel Sangap Ritonga, testing PMK-44/2026 & Art. 44E(2)(e) HPP. Status: in progress. Sindonews
- Catatan pemantauan. Analisis konstitusional IKPI atas Pasal 8 PMK-44/2026 (“Ketika Peraturan Menteri Membatasi Hak Wajib Pajak”) saat ini masih dalam pengerjaan di situs IKPI — kami catat untuk diperbarui begitu laman tersebut tayang.Watchlist. IKPI's constitutional analysis of Art. 8 PMK-44/2026 (“When a Ministerial Regulation Restricts Taxpayer Rights”) is still under construction on IKPI's site — noted for update once the page goes live.
- Aturan turunan yang dirujuk DJP untuk “peran” karyawan:Subordinate rules DJP cites for the employee “role”: PMK-81/2024 (Pasal 10), PER-11/PJ/2025 (Pasal 18 ayat 2 & Pasal 38), PMK-15/2025 (pemeriksaanaudit), PMK-111/2025 (pengawasanmonitoring), PP-74/2011, PP-50/2022.
- Pemberitaan & analisis 2026:2026 reporting & analysis: PB Taxand taxand.com; DDTC Purbaya rombak syarat kuasa; DDTC karyawan tak perlu SKT; Ortax ortax.org.