💰 Income flows from Indonesia to a foreign recipient
💰 Penghasilan mengalir dari Indonesia ke penerima di luar negeri
1 The mental model: three questions, in this order Model mental: tiga pertanyaan, dalam urutan ini
Every treaty question is really three questions, and you must answer them in order. The whole reform lives in questions two and three — the first one has not changed since 2018. Setiap pertanyaan P3B sebenarnya adalah tiga pertanyaan, dan harus dijawab berurutan. Seluruh reformasi ada pada pertanyaan kedua dan ketiga — yang pertama tidak berubah sejak 2018.
↓
Q1 — Is there a treaty, and does it cover this income?
Unchanged. The treaty text decides. Q1 — Ada P3B, dan apakah mencakup penghasilan ini?
Tidak berubah. Teks perjanjian yang menentukan.
Unchanged. The treaty text decides. Q1 — Ada P3B, dan apakah mencakup penghasilan ini?
Tidak berubah. Teks perjanjian yang menentukan.
Document complete is no longer enough ↓
Dokumen lengkap tidak lagi cukup ↓
The withholder now checks this — at the moment of payment ↓
Pemotong kini memeriksa ini — pada saat pembayaran ↓
📍 The one-sentence versionVersi satu kalimat
Under PER-25/PJ/2018, a complete Form DGT was treated as the gateway to the benefit; under PMK 112/2025 a complete Form DGT is only the beginning of a test that the Indonesian payer must run, and that DJP may re-run at any time. Di bawah PER-25/PJ/2018, Formulir DGT yang lengkap diperlakukan sebagai pintu masuk manfaat; di bawah PMK 112/2025, Formulir DGT yang lengkap hanyalah awal dari pengujian yang harus dijalankan pemotong Indonesia, dan yang dapat diuji ulang DJP kapan saja.
PMK 112/2025 Articles 2(4), 8(2), 10(1)–(4), 18–28. PMK 112/2025 Pasal 2 ayat (4), 8 ayat (2), 10 ayat (1)–(4), 18–28.
🔤 Two names, one authority — and one documentDua nama, satu otoritas — dan satu dokumen
This article writes DJP for the tax authority — Direktorat Jenderal Pajak, the Directorate General of Taxes. You will also meet "DGT" in practice and in older documents: it is an abbreviation of the same authority's English name, and the DGT's own English-language materials use it. We use DJP because it is the name Indonesian taxpayers, advisers and DJP itself use domestically. Artikel ini menulis DJP untuk otoritas pajak — Direktorat Jenderal Pajak. Anda juga akan menjumpai "DGT" dalam praktik dan dokumen lama: itu singkatan dari nama Inggris otoritas yang sama, dan materi berbahasa Inggris DJP sendiri memakainya. Kami memakai DJP karena itulah nama yang dipakai wajib pajak, konsultan, dan DJP sendiri di dalam negeri.
The document is a different thing: Form DGT (Indonesian: Formulir DGT) is the form a foreign recipient signs and the treaty partner's competent authority certifies. Its name is fixed by the regulation's own appendix, so we do not rename it — but it is not the authority. Dokumennya hal yang berbeda: Form DGT (Indonesia: Formulir DGT) adalah formulir yang ditandatangani penerima luar negeri dan disahkan pejabat berwenang mitra P3B. Namanya ditetapkan oleh lampiran peraturannya sendiri, jadi tidak kami ubah — tetapi ia bukan otoritasnya.
So: DJP decides and audits; Form DGT is what you file. Where you see a bare "DGT" quoted from an English-language source, read it as the authority — DJP. Jadi: DJP yang menetapkan dan menguji; Form DGT yang Anda sampaikan. Bila Anda melihat kata "DGT" berdiri sendiri yang dikutip dari sumber berbahasa Inggris, bacalah sebagai otoritasnya — DJP.
2 Find your position Cek posisi Anda
PMK 112/2025 reads very differently depending on which side of the payment you are on. Answer three questions and we will show you the parts of the regulation that actually apply to you. PMK 112/2025 terbaca sangat berbeda tergantung posisi Anda dalam pembayaran. Jawab tiga pertanyaan dan kami akan menunjukkan bagian peraturan yang benar-benar berlaku untuk Anda.
Which side of the payment are you on?Anda di sisi mana dari pembayaran ini?
Pick the one that matches your usual situation.Pilih yang paling sesuai dengan situasi Anda.
How far along are you with the new duty?Sejauh mana kewajiban baru ini sudah Anda jalankan?
This is the Article 10 test: checking entitlement, not just collecting forms.Ini uji Pasal 10: memeriksa kelayakan, bukan sekadar mengumpulkan formulir.
Are any of these in play?Apakah salah satu hal ini ada dalam transaksi Anda?
These are the areas the regulation tests hardest — for either side of the payment.
Inilah area yang paling keras diuji peraturan — untuk kedua sisi pembayaran.
3 Who's who: the four roles in every cross-border payment Siapa berperan: empat peran dalam setiap pembayaran lintas batas
PMK 112/2025 assigns different duties to each role. Confusing them is the most common source of error — especially because the payer and the beneficial owner are almost never the same party. PMK 112/2025 memberi kewajiban berbeda pada tiap peran. Mencampuradukkannya adalah sumber kesalahan paling umum — terutama karena pembayar dan beneficial owner hampir selalu bukan pihak yang sama.
Role 1Peran 1
Withholder / collector (Pemotong atau Pemungut Pajak)Pemotong atau Pemungut Pajak
The Indonesian entity that pays. Defined in Article 1(20) as a government body, domestic tax subject, event organiser, permanent establishment, or a foreign company's representative. Carries the new verification duty. Entitas Indonesia yang membayar. Didefinisikan di Pasal 1 angka 20 sebagai badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri. Memikul kewajiban verifikasi yang baru.
The Indonesian entity that pays. Defined in Article 1(20) as a government body, domestic tax subject, event organiser, permanent establishment, or a foreign company's representative. Carries the new verification duty. Entitas Indonesia yang membayar. Didefinisikan di Pasal 1 angka 20 sebagai badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri. Memikul kewajiban verifikasi yang baru.
Role 2Peran 2
Foreign recipient (Wajib Pajak Luar Negeri)Wajib Pajak Luar Negeri
Receives the income from Indonesia, with or without a permanent establishment (Article 1(5)). Must make the eight substantive statements in the Form DGT. Menerima penghasilan dari Indonesia, dengan atau tanpa bentuk usaha tetap (Pasal 1 angka 5). Harus membuat delapan pernyataan substantif dalam Formulir DGT.
Receives the income from Indonesia, with or without a permanent establishment (Article 1(5)). Must make the eight substantive statements in the Form DGT. Menerima penghasilan dari Indonesia, dengan atau tanpa bentuk usaha tetap (Pasal 1 angka 5). Harus membuat delapan pernyataan substantif dalam Formulir DGT.
Role 3Peran 3
Beneficial ownerPihak yang sebenarnya menerima manfaat
Not a role you nominate — a status you either have or don't. For entities: not an agent, nominee or Perusahaan Conduit (Article 1(24)), plus four further conditions in Article 19(2). Bukan peran yang ditunjuk — melainkan status yang dipenuhi atau tidak. Bagi badan: bukan agen, nomine, atau Perusahaan Conduit (Pasal 1 angka 24), ditambah empat syarat lanjutan di Pasal 19 ayat (2).
Not a role you nominate — a status you either have or don't. For entities: not an agent, nominee or Perusahaan Conduit (Article 1(24)), plus four further conditions in Article 19(2). Bukan peran yang ditunjuk — melainkan status yang dipenuhi atau tidak. Bagi badan: bukan agen, nomine, atau Perusahaan Conduit (Pasal 1 angka 24), ditambah empat syarat lanjutan di Pasal 19 ayat (2).
Role 4Peran 4
DJP — the auditorDJP — penguji
Under Article 18(1) may test compliance with the withholding, using the treaty and/or the Income Tax Law (Article 18(2)), and under Article 18(4) falls back to domestic anti-avoidance where the treaty has none. Berdasarkan Pasal 18 ayat (1) berwenang menguji kepatuhan pemotongan, memakai P3B dan/atau UU PPh (Pasal 18 ayat (2)), dan berdasarkan Pasal 18 ayat (4) memakai ketentuan anti-penghindaran domestik bila P3B tidak memuatnya.
Under Article 18(1) may test compliance with the withholding, using the treaty and/or the Income Tax Law (Article 18(2)), and under Article 18(4) falls back to domestic anti-avoidance where the treaty has none. Berdasarkan Pasal 18 ayat (1) berwenang menguji kepatuhan pemotongan, memakai P3B dan/atau UU PPh (Pasal 18 ayat (2)), dan berdasarkan Pasal 18 ayat (4) memakai ketentuan anti-penghindaran domestik bila P3B tidak memuatnya.
⚠️ Terminology trapJebakan istilah
"DGT" means two different things in practice, and the collision is worth naming. DGT the form is the Formulir DGT a foreign recipient signs. DGT the authority is the same body this article calls DJP — the Directorate General of Taxes, whose own English-language materials abbreviate it "DGT". When a colleague says "DGT rejected it", check which one they mean. "DGT" berarti dua hal berbeda dalam praktik, dan benturan itu perlu dinamai. DGT sebagai formulir adalah Formulir DGT yang ditandatangani penerima luar negeri. DGT sebagai otoritas adalah badan yang di artikel ini kami sebut DJP — Direktorat Jenderal Pajak, yang dalam materi berbahasa Inggrisnya sendiri disingkat "DGT". Bila rekan berkata "DGT menolak", pastikan yang dimaksud.
4 What PMK 112/2025 actually does Apa yang sebenarnya dilakukan PMK 112/2025
Three structural moves, and one thing it deliberately does not do. Tiga langkah struktural, dan satu hal yang sengaja tidak dilakukan.
1
It raises the legal rank of the procedureMenaikkan kedudukan hukum prosedurnya
From Peraturan Direktur Jenderal Pajak (a Director General regulation) to Peraturan Menteri Keuangan (a Minister of Finance regulation). It also folds two previously separate regimes — one for foreign taxpayers, one for domestic taxpayers — into one instrument.
Dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak menjadi Peraturan Menteri Keuangan. Sekaligus menyatukan dua rezim yang sebelumnya terpisah — satu untuk wajib pajak luar negeri, satu untuk wajib pajak dalam negeri — ke dalam satu instrumen.
2
It moves the test from the document to the substanceMemindahkan titik uji dari dokumen ke substansi
The Form DGT is still mandatory, but completeness is no longer the end of the conversation. Article 2(4) sets three cumulative conditions, and Article 2(8) defines the object and purpose of a treaty the way the OECD Model does: eliminating double taxation without creating opportunities for non-taxation, including use by third-country taxpayers.
Formulir DGT tetap wajib, tetapi kelengkapannya bukan lagi akhir pembahasan. Pasal 2 ayat (4) menetapkan tiga syarat kumulatif, dan Pasal 2 ayat (8) merumuskan maksud dan tujuan P3B seperti OECD Model: menghapus pajak berganda tanpa menciptakan peluang tidak dikenai pajak, termasuk pemanfaatan oleh wajib pajak negara ketiga.
3
It gives DJP six explicit anti-abuse instrumentsMemberi DJP enam instrumen pencegahan yang eksplisit
Articles 18–28 name them and, importantly, work through them in a set order: beneficial owner, dividend holding period, immovable-property threshold, permanent-establishment avoidance, limitation on benefits, and the principal purpose test as a backstop (Article 28(2)).
Pasal 18–28 menamai instrumen-instrumen itu dan, yang penting, mengurutkannya: beneficial owner, periode kepemilikan saham dividen, ambang harta tidak bergerak, pencegahan penghindaran BUT, limitation on benefits, dan principal purpose test sebagai pengaman terakhir (Pasal 28 ayat (2)).
✕
What it does NOT do: revoke the old regulationsYang TIDAK dilakukan: mencabut peraturan lama
We searched the full 51-page text for
dicabut (revoked) and tidak berlaku (no longer in force) — zero hits. The only closing article, Article 29, says merely that the regulation takes effect on the date of promulgation. And the DJP's own regulation database still lists PER-25/PJ/2018 and PER-28/PJ/2018 as Aktif (active). So the old rules were displaced by hierarchy, not expressly repealed — a distinction worth knowing before you cite one of them.
Kami menelusuri teks lengkap 51 halaman untuk kata dicabut dan tidak berlaku — nol hasil. Satu-satunya pasal penutup, Pasal 29, hanya menyatakan peraturan mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Dan basis data peraturan DJP sendiri masih menandai PER-25/PJ/2018 serta PER-28/PJ/2018 sebagai Aktif. Jadi peraturan lama tergeser secara hierarki, bukan dicabut secara tegas — pembedaan yang perlu diketahui sebelum mengutipnya.
📅 Dates, preciselyTanggal, secara tepat
Stipulated 30 December 2025; promulgated and in force 31 December 2025 (State Gazette 2025 No. 1205); legal basis Article 50(2) of PP 55/2022. Ditetapkan 30 Desember 2025; diundangkan dan berlaku 31 Desember 2025 (Berita Negara 2025 No. 1205); dasar hukum Pasal 50 ayat (2) PP 55/2022.
PMK 112/2025 Article 29 and the signature page; recital citing PP 55/2022 Article 50(2). Note: the JDIH abstract sheet states "1 January 2026" — see §10, conflict 1. PMK 112/2025 Pasal 29 dan halaman penetapan; bagian Menimbang yang mengutip Pasal 50 ayat (2) PP 55/2022. Catatan: lembar abstrak JDIH menyatakan "1 Januari 2026" — lihat §10, konflik 1.
5 How we got here: thirty years, two parallel tracks Bagaimana kita sampai ke sini: tiga puluh tahun, dua jalur paralel
This is the part most summaries skip, and it is the part that explains why PMK 112 is a single regulation instead of two. Indonesia ran treaty procedure on two separate tracks for most of a decade — one for foreigners receiving income from Indonesia, one for Indonesians claiming relief abroad. PMK 112/2025 is where the tracks finally merge. Inilah bagian yang paling sering dilewati ringkasan lain, dan justru bagian yang menjelaskan mengapa PMK 112 berupa satu peraturan, bukan dua. Indonesia menjalankan tata cara P3B pada dua jalur terpisah selama hampir satu dekade — satu untuk pihak asing yang menerima penghasilan dari Indonesia, satu untuk pihak Indonesia yang menuntut keringanan di luar negeri. PMK 112/2025 adalah titik kedua jalur itu akhirnya bertemu.
Track A — treaty relief for income paid to a foreign partyJalur A — keringanan P3B untuk penghasilan yang dibayar ke pihak asing
1983 → 2000
Income Tax Law No. 7/1983, Article 32AUU PPh No. 7/1983, Pasal 32A
The authority to make treaties. Worth a correction: Article 32A is not in the original 1983 law. It was inserted by Law No. 17/2000 (the Third Amendment, effective 1 January 2001), and reads only that the Government is authorised to enter into agreements with other governments to avoid double taxation and prevent tax evasion. The authority to implement a treaty domestically comes from implementing regulations, not from Article 32A.
Kewenangan membuat perjanjian. Perlu koreksi: Pasal 32A tidak ada dalam UU 1983 asli. Pasal itu disisipkan oleh UU No. 17/2000 (Perubahan Ketiga, berlaku 1 Januari 2001), dan bunyinya hanya bahwa Pemerintah berwenang mengadakan perjanjian dengan pemerintah negara lain untuk menghindari pajak berganda dan mencegah pengelakan pajak. Kewenangan menerapkan P3B di dalam negeri berasal dari peraturan pelaksana, bukan dari Pasal 32A.
1996
SE-03/PJ.101/1996 & SE-04/PJ.101/1996
The oldest procedural layer we could verify in text: SE-03/PJ.101/1996 (29 March 1996) on applying treaties, requiring a foreign taxpayer to hand over an original Certificate of Domicile issued by the partner's competent authority, valid one year; and SE-04/PJ.101/1996 (28 May 1996) on the transition to it. Note what these are not: the Form DGT did not exist yet.
Lapisan prosedural tertua yang dapat kami verifikasi teksnya: SE-03/PJ.101/1996 (29 Maret 1996) tentang penerapan P3B, mewajibkan WP luar negeri menyerahkan asli Surat Keterangan Domisili dari pejabat berwenang mitra, berlaku satu tahun; dan SE-04/PJ.101/1996 (28 Mei 1996) tentang masa transisinya. Perhatikan apa yang bukan keduanya: Formulir DGT belum ada.
2009–2010
PER-61/PJ/2009 · PER-24/PJ/2010 · PER-62/PJ/2009 · PER-25/PJ/2010
A common mix-up worth fixing: PER-61/PJ/2009 (5 Nov 2009, effective 1 Jan 2010) is the procedural rule for foreign taxpayers — it is where Form DGT-1 and DGT-2 first appear. PER-62/PJ/2009 is not a "foreign taxpayer" rule at all; it is the anti-abuse regulation. PER-61 was amended by PER-24/PJ/2010, and separately PER-62 by PER-25/PJ/2010 — two different amendments on the same date, 30 April 2010.
Kekeliruan yang sering terjadi dan perlu dibetulkan: PER-61/PJ/2009 (5 Nov 2009, berlaku 1 Jan 2010) adalah aturan prosedural bagi wajib pajak luar negeri — di sinilah Form DGT-1 dan DGT-2 pertama kali muncul. PER-62/PJ/2009 sama sekali bukan aturan "wajib pajak luar negeri"; ia adalah peraturan pencegahan penyalahgunaan. PER-61 diubah oleh PER-24/PJ/2010, dan secara terpisah PER-62 diubah oleh PER-25/PJ/2010 — dua perubahan berbeda pada tanggal yang sama, 30 April 2010.
2017
PER-10/PJ/2017
Consolidated the 2009/2010 rules and, in Article 13, expressly revoked PER-61/PJ/2009 (as amended by PER-24/PJ/2010) and PER-62/PJ/2009 (as amended by PER-25/PJ/2010). This is the link people miss: PER-25/PJ/2018 later revoked PER-10/PJ/2017 — not PER-08/PJ/2017.
Mengonsolidasikan aturan 2009/2010 dan, dalam Pasal 13, secara tegas mencabut PER-61/PJ/2009 (sebagaimana diubah PER-24/PJ/2010) dan PER-62/PJ/2009 (sebagaimana diubah PER-25/PJ/2010). Inilah mata rantai yang sering terlewat: PER-25/PJ/2018 kemudian mencabut PER-10/PJ/2017 — bukan PER-08/PJ/2017.
2018 → 2025
PER-25/PJ/2018
Stipulated 21 November 2018, effective 1 January 2019. Article 13(2): "Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-10/PJ/2017 … dicabut dan dinyatakan tidak berlaku." This is the regime most practitioners still know by habit.
Ditetapkan 21 November 2018, berlaku 1 Januari 2019. Pasal 13 angka 2: "Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-10/PJ/2017 … dicabut dan dinyatakan tidak berlaku." Inilah rezim yang masih ada dalam kebiasaan sebagian besar praktisi.
Track B — the certificate Indonesians need for their own foreign incomeJalur B — surat keterangan yang dibutuhkan orang Indonesia atas penghasilan luar negerinya
2010 → 2017
PER-35/PJ/2010 → PER-08/PJ/2017
PER-08/PJ/2017 (12 May 2017) introduced the SKD SPDN — the certificate of Indonesian tax residence — and in Article 13 revoked PER-35/PJ/2010.
PER-08/PJ/2017 (12 Mei 2017) memperkenalkan SKD SPDN — surat keterangan domisili subjek pajak dalam negeri — dan dalam Pasal 13 mencabut PER-35/PJ/2010.
2018 → 2025
PER-28/PJ/2018
Stipulated 14 December 2018, effective 1 February 2019. Article 6 revokes PER-08/PJ/2017 expressly. This is the regulation that carried the Formulir Khusus approval procedure with its five-working-day service level.
Ditetapkan 14 Desember 2018, berlaku 1 Februari 2019. Pasal 6 mencabut PER-08/PJ/2017 secara tegas. Inilah peraturan yang memuat prosedur pengesahan Formulir Khusus dengan tenggat lima hari kerja.
The treaty layer — where anti-abuse enteredLapisan perjanjian — dari mana anti-abuse masuk
2020
MLI ratified: Presidential Regulation No. 77/2019MLI diratifikasi: Perpres No. 77/2019
Signed 7 June 2017; ratified by Perpres 77/2019 (12 November 2019, promulgated 13 November 2019, State Gazette 2019 No. 216); instrument deposited 28 April 2020; in force for Indonesia 1 August 2020. A caution: Presidential Regulation No. 41/2020 is sometimes cited for this — it is not. Its gazette text is about the Institut Agama Islam Negeri Takengon, a state Islamic institute, and has nothing to do with tax.
Ditandatangani 7 Juni 2017; diratifikasi dengan Perpres 77/2019 (12 November 2019, diundangkan 13 November 2019, LN 2019 No. 216); instrumen didepositkan 28 April 2020; berlaku bagi Indonesia 1 Agustus 2020. Peringatan: Perpres No. 41/2020 kadang dikutip untuk ini — itu keliru. Teks gazette-nya tentang Institut Agama Islam Negeri Takengon, sama sekali bukan soal pajak.
2022
PP 55/2022, Article 50(2)
The direct legal basis for PMK 112/2025: "Ketentuan mengenai tata cara penerapan persetujuan penghindaran pajak berganda … diatur dengan Peraturan Menteri." Quote it in the recital of PMK 112/2025 and it matches word for word.
Dasar hukum langsung PMK 112/2025: "Ketentuan mengenai tata cara penerapan persetujuan penghindaran pajak berganda … diatur dengan Peraturan Menteri." Kutip di bagian Menimbang PMK 112/2025 dan akan cocok kata per kata.
2025 → 2026
PMK 112/2025 — the two tracks merge
One Ministerial instrument covering both sides, plus the anti-abuse toolkit that the MLI brought into treaty texts. Chapter II governs treaty application by domestic taxpayers (Articles 3–7); Chapter III by foreign taxpayers (Articles 8–17); Chapter IV is the anti-abuse regime (Articles 18–28).
Satu instrumen setingkat Menteri yang mencakup kedua sisi, plus perangkat anti-abuse yang dibawa MLI ke dalam teks perjanjian. Bab II mengatur penerapan P3B oleh wajib pajak dalam negeri (Pasal 3–7); Bab III oleh wajib pajak luar negeri (Pasal 8–17); Bab IV adalah rezim anti-abuse (Pasal 18–28).
🔎
Two things we could not verify, and therefore do not assert: a KEP-786/PJ/1987 (often mentioned as an early Form DGT) and a SE-03/PJ.101/1994. Both are absent from every archive we could search — including the DJP's own regulation database, which in any case only reaches back to the 2000s — and search engines return nothing for the exact references. Their absence from the internet is not proof they never existed, so we leave them out. The verified record begins with the 1996 circulars.
Dua hal yang tidak dapat kami verifikasi, dan karena itu tidak kami nyatakan: KEP-786/PJ/1987 (sering disebut sebagai Formulir DGT awal) dan SE-03/PJ.101/1994. Keduanya tidak ada di arsip mana pun yang dapat kami telusuri — termasuk basis data peraturan DJP sendiri, yang memang baru menjangkau era 2000-an — dan mesin pencari tidak menemukan rujukan persisnya. Ketiadaan keduanya di internet bukan bukti keduanya tidak pernah terbit, jadi kami tidak memasukkannya. Catatan terverifikasi dimulai dari surat edaran 1996.
💡 Why the merge mattersMengapa penggabungan ini penting
Two tracks meant two vocabularies: SKD WPLN / Form DGT on one side, SKD SPDN / Formulir Khusus on the other. They were procedurally similar but legally separate, administered under different service standards and different definitions. A single instrument means a single vocabulary — which is why the new regulation can require one party's record-keeping to support the other party's claim. Dua jalur berarti dua kosakata: SKD WPLN / Form DGT di satu sisi, SKD SPDN / Formulir Khusus di sisi lain. Secara prosedural mirip, tetapi terpisah secara hukum, dijalankan dengan standar layanan dan definisi berbeda. Satu instrumen berarti satu kosakata — itulah sebabnya peraturan baru dapat mewajibkan pencatatan satu pihak untuk menopang klaim pihak lain.
6 Old versus new, side by side Lama versus baru, berdampingan
Click a column heading — or the buttons — to highlight what changed. The honest summary: most of the machinery is the same, and the differences cluster in four places. Klik judul kolom — atau tombolnya — untuk menyorot apa yang berubah. Ringkasan jujurnya: sebagian besar mesinnya sama, dan perbedaannya mengelompok di empat tempat.
Highlight:Sorot:
| AspectAspek | Old — PER-25 & PER-28/PJ/2018Lama — PER-25 & PER-28/PJ/2018 | New — PMK 112/2025Baru — PMK 112/2025 |
|---|---|---|
| Legal rankKedudukan hukum | Director General of Taxes regulationPeraturan Direktur Jenderal Pajak | Minister of Finance regulation — stronger footing in audits and disputesPeraturan Menteri Keuangan — dasar lebih kuat dalam pemeriksaan dan sengketa |
| Withholder's dutyKewajiban pemotong | Receive the Form DGT and keep itMenerima Formulir DGT dan menyimpannya | Test completeness and entitlement against its own books, records and underlying documents; upload the form; hand the recipient a receipt (Article 10)Menguji kelengkapan dan kelayakan berdasarkan buku, catatan, dan dokumen dasar; mengunggah formulir; menyerahkan tanda terima (Pasal 10) |
| Beneficial-owner testUji beneficial owner | A separate part of the form, completed only for dividends, interest and royaltiesBagian tersendiri pada formulir, hanya diisi untuk dividen, bunga, dan royalti | Moved into Part V and required of every non-individual recipient, whatever the income typeDipindah ke Part V dan wajib bagi setiap penerima bukan orang pribadi, apa pun jenis penghasilannya |
| Anti-abuse toolsInstrumen anti-abuse | Essentially the questionnaire inside the formsPada dasarnya kuesioner di dalam formulir | Six named instruments with a prescribed order of application (Articles 18–28)Enam instrumen bernama dengan urutan penerapan yang ditentukan (Pasal 18–28) |
| Form DGT validityMasa berlaku Formulir DGT | The period stated on the formPeriode yang tercantum pada formulir | A maximum of 12 months (Article 8(4))Paling lama 12 bulan (Pasal 8 ayat (4)) |
| CoD with no stated periodSKD WPLN tanpa periode | Not addressed clearlyTidak diatur tegas | Valid for the tax period of the month it was issued (Article 9(2)(b))Berlaku untuk Masa Pajak bulan penerbitannya (Pasal 9 ayat (2) huruf b) |
| Lower dividend rateTarif dividen lebih rendah | Followed each treaty's textMengikuti teks masing-masing P3B | Requires beneficial ownership, the ownership percentage, and a 365-calendar-day holding period including the dividend payment date (Article 20)Menuntut status beneficial owner, persentase kepemilikan, dan masa pegang 365 hari kalender termasuk tanggal pembayaran dividen (Pasal 20) |
| Share transfers in property-rich entitiesPengalihan saham entitas kaya harta | Not specifically addressedTidak diatur khusus | Indonesia may tax if the treaty threshold was met at any time in the 365 days before the transfer (Article 21)Indonesia berhak memajaki bila ambang P3B terpenuhi kapan pun dalam 365 hari sebelum pengalihan (Pasal 21) |
| PE anti-avoidancePencegahan penghindaran BUT | No contract-splitting or commissionaire rulesTidak ada aturan pemecahan kontrak atau komisionir | Periods over 30 days at the same site are aggregated with closely related parties; principal-role agents create a PE; DJP may issue a PE a tax number ex officio (Articles 22–26)Periode lebih dari 30 hari di lokasi sama dijumlahkan dengan pihak erat terkait; agen berperan utama menciptakan BUT; DJP dapat menerbitkan NPWP BUT secara jabatan (Pasal 22–26) |
| Form DGT submitted lateFormulir DGT terlambat | Not expressly addressedTidak diatur tegas | May still be considered during an audit, an objection, or a reduction/cancellation request (Article 17(2))Masih dapat dipertimbangkan saat pemeriksaan, keberatan, atau permohonan pengurangan/pembatalan (Pasal 17 ayat (2)) |
| Refund of over-withholdingPengembalian kelebihan potong | Under the then-current refund rulesMengikuti aturan pengembalian saat itu | Through the Coretax-system refund mechanism — PMK 81/2024 Article 122(1)(e) — applied for by the domestic party (Article 15)Melalui mekanisme pengembalian Coretax — PMK 81/2024 Pasal 122 ayat (1) huruf e — diajukan oleh pihak domestik (Pasal 15) |
| Expressly revoked the other?Mencabut yang lain secara tegas? | Yes — PER-25 revoked PER-10/PJ/2017; PER-28 revoked PER-08/PJ/2017Ya — PER-25 mencabut PER-10/PJ/2017; PER-28 mencabut PER-08/PJ/2017 | No. PMK 112 contains no revocation clause at all, and DJP still lists both PERs as AktifTidak. PMK 112 tidak memuat pasal pencabutan sama sekali, dan DJP masih menandai kedua PER itu Aktif |
Sources: PMK 112/2025; PER-25/PJ/2018 (Article 13); PER-28/PJ/2018 (Article 6); DJP regulation database. Sumber: PMK 112/2025; PER-25/PJ/2018 (Pasal 13); PER-28/PJ/2018 (Pasal 6); basis data peraturan DJP.
7 Two forms changed shape — and one of them surprises people Dua formulir berubah bentuk — dan satu di antaranya mengejutkan
Switch between the three tabs. Each shows the same form before and after, with the actual wording from the appendices. Beralih antara tiga tab berikut. Masing-masing menunjukkan formulir yang sama sebelum dan sesudah, dengan kutipan dari lampiran.
The certificate of Indonesian residence — what actually changedSurat keterangan domisili Indonesia — apa yang benar-benar berubah
This is the change that produces the most double-takes, so it is worth being exact about it. The old certificate printed the counterparty's name and tax number on its face. The new one does not. Inilah perubahan yang paling sering membuat orang mengernyit, jadi perlu tepat. Surat keterangan lama mencetak nama dan nomor pokok lawan transaksi di mukanya. Yang baru tidak.
"…is a resident of the Republic of Indonesia for income tax purposes within the meaning of the Double Taxation Agreement between the Republic of Indonesia and … (6) regarding the transaction with … (7) Taxpayer Identification Number … (8) for the period of … to … (9) of the fiscal year … (10)…" "…is a resident of the Republic of Indonesia for income tax purposes within the meaning of the Double Taxation Agreement between the Republic of Indonesia and … (6) regarding the transaction with … (7) Taxpayer Identification Number … (8) for the period of … to … (9) of the fiscal year … (10)…" Old — PER-28/PJ/2018, Appendix B, certificate textLama — PER-28/PJ/2018, Lampiran huruf B, teks sertifikat
"…is a resident of the Republic of Indonesia for income tax purposes within the meaning of the Double Taxation Agreement between the Republic of Indonesia and … (6) for the period of … to … (7) of the fiscal year … (8) and is liable to worldwide taxation in Indonesia." "…is a resident of the Republic of Indonesia for income tax purposes within the meaning of the Double Taxation Agreement between the Republic of Indonesia and … (6) for the period of … to … (7) of the fiscal year … (8) and is liable to worldwide taxation in Indonesia." New — PMK 112/2025, Appendix A, certificate textBaru — PMK 112/2025, Lampiran huruf A, teks sertifikat
⚠️ The distinction that is easy to get wrongPembedaan yang mudah keliru
The counterparty did not stop being required. It stopped being printed on the document. The application still demands it in both regimes: Lawan transaksi tidak berhenti disyaratkan. Ia berhenti dicetak pada dokumennya. Permohonannya tetap menuntutnya di kedua rezim:
- Old — PER-28/PJ/2018 Article 5(3)(d)(2): name of the counterparty; its tax identification number and/or address; and an explanation of the income. Lama — PER-28/PJ/2018 Pasal 5 ayat (3) huruf d angka 2: nama lawan transaksi; taxpayer identification number dan/atau alamatnya; dan penjelasan mengenai penghasilan.
- New — PMK 112/2025 Article 4(5)(b): the same three, plus the counterparty's email address. Baru — PMK 112/2025 Pasal 4 ayat (5) huruf b: ketiganya, ditambah alamat surat elektronik lawan transaksi.
Certificate issuedPenerbitan surat
Electronically and automatically once the conditions are met, via the Coretax system (Article 5(1))Secara elektronik dan otomatis bila syarat terpenuhi, melalui Coretax (Pasal 5 ayat (1))
ValidityMasa berlaku
Until 31 December of the year it is issued (Article 5(3))Sampai dengan 31 Desember tahun penerbitannya (Pasal 5 ayat (3))
Application granularityGranularitas permohonan
One application = one treaty partner + one tax year or part-year + one counterparty (Article 4(5)(a))Satu permohonan = satu mitra P3B + satu Tahun/Bagian Tahun Pajak + satu lawan transaksi (Pasal 4 ayat (5) huruf a)
ConditionsSyarat
Domestic tax subject for that year; has a tax ID; has filed the relevant annual return (Article 4(3))Subjek pajak dalam negeri untuk tahun itu; memiliki NPWP; telah menyampaikan SPT Tahunan terkait (Pasal 4 ayat (3))
The Form DGT — six parts, and the beneficial-owner questions movedFormulir DGT — enam bagian, dan pertanyaan beneficial owner berpindah
The old form had seven parts; the new one has six. The mechanics of that: the beneficial-owner questions used to sit in their own part and were completed only by recipients of dividends, interest and royalties. They now sit in Part V (completed by any non-individual recipient) and therefore apply to every income type. Formulir lama punya tujuh bagian; yang baru enam. Mekanismenya: pertanyaan beneficial owner dulu berada di bagian tersendiri dan hanya diisi oleh penerima dividen, bunga, dan royalti. Kini berada di Part V (diisi setiap penerima bukan orang pribadi), sehingga berlaku untuk semua jenis penghasilan.
| PartBagian | Who completes itSiapa yang mengisi | What it coversIsinya |
|---|---|---|
| I | All recipientsSemua penerima | Income recipient: name, tax ID, address, country, contactPenerima penghasilan: nama, NPWP/TIN, alamat, negara, kontak |
| II | Competent authority of the treaty partnerPejabat berwenang mitra P3B | Certification of residence and the period coveredPengesahan domisili dan periode yang dicakup |
| III | Banking institutions and pension funds onlyHanya bank dan dana pensiun | A short declaration; these recipients complete page 1 onlyPernyataan singkat; penerima ini cukup mengisi halaman 1 |
| IV | IndividualsOrang pribadi | Residence facts, whether acting as agent or nominee, permanent homeFakta domisili, apakah bertindak sebagai agen atau nomine, tempat tinggal permanen |
| V | Non-individualsBukan orang pribadi | Where the substance and beneficial-owner tests now live — country of incorporation, place of management, head office, and the substantive questionsDi sinilah uji substansi dan beneficial owner sekarang berada — negara pendirian, tempat manajemen, kantor pusat, dan pertanyaan substantifnya |
| VI | All recipientsSemua penerima | The closing declaration and signaturePernyataan penutup dan tanda tangan |
PMK 112/2025, Appendix D (Form DGT) and its filling instructions, pp. 32–37 of the official text.PMK 112/2025, Lampiran huruf D (Formulir DGT) dan petunjuk pengisiannya, hlm. 32–37 teks resmi.
What the recipient must now declareApa yang kini harus dinyatakan penerima
Article 8(2)(c) lists eight statements. They are worth reading slowly, because each one is something DJP can later ask you to evidence: Pasal 8 ayat (2) huruf c memuat delapan pernyataan. Perlu dibaca perlahan, karena masing-masing adalah hal yang nanti dapat dimintai buktinya oleh DJP:
1–3
Economic substance in setting up the entity or doing the transaction; a legal form consistent with that substance; a business managed by its own management with enough authority to carry out the transaction.Substansi ekonomi dalam pendirian entitas atau pelaksanaan transaksi; bentuk hukum yang konsisten dengan substansi itu; usaha yang dikelola manajemen sendiri dengan kewenangan cukup.
4–6
Adequate fixed and non-fixed assets (beyond the assets generating the Indonesian income); enough employees with relevant expertise; and real activity beyond merely receiving dividends, interest or royalties from Indonesia.Aset tetap dan tidak tetap yang memadai (di luar aset yang menghasilkan penghasilan dari Indonesia); pegawai dengan keahlian yang sesuai; dan kegiatan nyata selain hanya menerima dividen, bunga, atau royalti dari Indonesia.
7–8
That the transaction has no principal purpose — direct or indirect — of obtaining the treaty benefit; and that the recipient is the beneficial owner of the income.Bahwa transaksi tidak bertujuan utama — langsung maupun tidak langsung — memperoleh manfaat P3B; dan bahwa penerima adalah beneficial owner atas penghasilan tersebut.
The outbound Formulir Khusus — a small change with real valueFormulir Khusus ke luar negeri — perubahan kecil yang bernilai nyata
When a treaty partner's tax authority wants confirmation of an Indonesian company's residence status, it issues a form the Indonesian company must have countersigned. That is the Formulir Khusus. Two things changed: Bila otoritas mitra P3B ingin konfirmasi status domisili perusahaan Indonesia, mereka menerbitkan formulir yang harus disahkan di Indonesia. Itulah Formulir Khusus. Dua hal berubah:
⏱
The service standard nearly tripledTenggat layanan hampir tiga kali
Old: five working days. New: ten calendar days from receipt of a complete application (Article 7(3)). Note the unit change — calendar days include weekends, so ten calendar days is not simply double five working days.
Lama: lima hari kerja. Baru: sepuluh hari kalender sejak permohonan lengkap diterima (Pasal 7 ayat (3)). Perhatikan perubahan satuannya — hari kalender termasuk akhir pekan, jadi sepuluh hari kalender bukan sekadar dua kali lima hari kerja.
↺
A rejection is no longer a dead endPenolakan bukan lagi jalan buntu
If the application is rejected, it may be resubmitted provided the requirements in Article 6(3) and (4) are met (Article 7(4)).
Bila permohonan ditolak, dapat diajukan kembali sepanjang memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (3) dan (4) (Pasal 7 ayat (4)).
Requirements: submitted through the tax office where the taxpayer is registered, in English, and containing at least the taxpayer's name, tax ID and status; the treaty partner's name; and the tax year or part-year, consistent with the certificate of residence (Article 6). Syarat: diajukan melalui KPP tempat wajib pajak terdaftar, dalam bahasa Inggris, dan memuat sekurang-kurangnya nama, NPWP, dan status wajib pajak; nama mitra P3B; serta Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak, sesuai dengan surat keterangan domisili (Pasal 6).
8 The six instruments — and the order they are applied in Enam instrumen — dan urutan penerapannya
This is the heart of the reform, and it has a structure worth understanding: the first five are specific tests, and the sixth catches whatever the first five miss. Inilah inti reformasinya, dan strukturnya perlu dipahami: lima yang pertama adalah uji spesifik, dan yang keenam menangkap apa yang terlewat oleh kelimanya.
DJP tests the withholding — Article 18(1)DJP menguji pemotongan — Pasal 18 ayat (1)
↓
Does the treaty contain the specific rule? Then it applies first.Apakah P3B memuat aturan spesifiknya? Maka itulah yang berlaku lebih dulu.
1–5
Specific instrumentsInstrumen spesifik
Beneficial owner · dividend holding period · immovable-property threshold · PE avoidance · limitation on benefitsBeneficial owner · periode kepemilikan dividen · ambang harta tidak bergerak · pencegahan BUT · limitation on benefits
Articles 19, 20, 21, 22–26, 27. Applied "based on the treaty" (Article 18(3)).Pasal 19, 20, 21, 22–26, 27. Diterapkan "berdasarkan Persetujuan" (Pasal 18 ayat (3)).
If none of those can be applied, and/or there is an indication of abuse…Bila tak satu pun dapat diterapkan, dan/atau ada indikasi penyalahgunaan…
6
The backstopPengaman terakhir
Principal purpose testUji tujuan utama
Article 28. Denies the benefit where obtaining it was a principal purpose of the arrangement — analysed across ten factors.Pasal 28. Menolak manfaat bila memperolehnya merupakan tujuan utama pengaturan — dianalisis melalui sepuluh faktor.
If the treaty has no anti-abuse rule at all → domestic anti-avoidance rules apply instead (Article 18(4))Bila P3B tidak memuat aturan anti-abuse sama sekali → berlaku ketentuan anti-penghindaran domestik (Pasal 18 ayat (4))
If the tests fail: DJP assesses tax under the Income Tax Law — Article 18(5)Bila uji gagal: DJP menetapkan pajak menurut UU PPh — Pasal 18 ayat (5)
1 · Beneficial ownerBeneficial owner Art. 19Pasal 19
For an individual: not an agent or a nominee. For an entity: not an agent, a nominee, or a Perusahaan Conduit — plus four further conditions: control over the funds, assets or rights producing the Indonesian income; not using more than 50% of income to meet obligations to other parties (per the non-consolidated financial statements, excluding reasonable employee remuneration and ordinary business costs); bearing the risk on its own assets, capital or liabilities; and having no written or unwritten obligation to pass the income on. Orang pribadi: bukan agen atau nomine. Badan: bukan agen, nomine, atau Perusahaan Conduit — ditambah empat syarat: kendali atas dana, aset, atau hak yang menghasilkan penghasilan dari Indonesia; tidak memakai lebih dari 50% penghasilan untuk memenuhi kewajiban kepada pihak lain (menurut laporan keuangan nonkonsolidasi, di luar imbalan karyawan yang wajar dan biaya usaha lazim); menanggung risiko atas aset, modal, atau kewajibannya; dan tidak punya kewajiban tertulis maupun tidak tertulis untuk meneruskan penghasilan.
2 · Dividend holding periodPeriode kepemilikan dividen Art. 20Pasal 20
Applies where the treaty has two dividend rates based on shareholding percentage. The lower rate needs beneficial ownership, the required percentage, and a holding period of at least 365 calendar days including the dividend payment date. Fail the holding period and the higher treaty rate applies — provided the recipient is still the beneficial owner. Berlaku bila P3B memuat dua tarif dividen berdasarkan persentase kepemilikan saham. Tarif rendah menuntut status beneficial owner, persentase yang disyaratkan, dan masa pegang paling singkat 365 hari kalender termasuk tanggal pembayaran dividen. Bila gagal, berlaku tarif P3B yang lebih tinggi — sepanjang penerima tetap beneficial owner.
3 · Immovable-property thresholdAmbang harta tidak bergerak Art. 21Pasal 21
Indonesia may tax a gain on shares or rights in an entity if the value of immovable property relative to total assets exceeds the treaty's threshold and that threshold was met at any time during the 365 calendar days before the transfer. Otherwise taxing rights sit with the treaty partner. Indonesia berhak memajaki keuntungan atas saham atau hak pada suatu entitas bila nilai harta tidak bergerak terhadap keseluruhan harta melebihi ambang dalam P3B dan ambang itu terpenuhi kapan pun dalam 365 hari kalender sebelum pengalihan. Bila tidak, hak pemajakan berada di mitra P3B.
4 · PE avoidancePencegahan penghindaran BUT Arts. 22–26Pasal 22–26
A PE exists where there is a permanent place of business; where a construction, installation or assembly project exceeds the treaty's time test; where a dependent agent habitually concludes contracts or habitually delivers goods; where an insurance agent collects premiums or bears risk; or where activities go beyond mere preparation or support. BUT ada bila terdapat tempat usaha permanen; bila proyek konstruksi, instalasi, atau perakitan melebihi uji waktu dalam P3B; bila agen tidak bebas lazim menyepakati kontrak atau lazim melakukan pengiriman; bila agen asuransi memungut premi atau menanggung risiko; atau bila aktivitas melampaui sekadar persiapan atau penunjang.
5 · Limitation on benefitsLimitation on benefits Art. 27Pasal 27
Where the treaty contains an LoB clause, eligibility follows its criteria — for example an individual resident of the partner; an entity more than 50% owned by such residents; an entity not using more than 50% of income to meet obligations to parties outside the treaty; or shares regularly traded on an exchange the treaty names expressly. DJP has stated that only the Indonesia–United States treaty contains an LoB clause; elsewhere the work is done by the PPT. Bila P3B memuat klausul LoB, kelayakan mengikuti kriterianya — misalnya orang pribadi penduduk mitra; badan yang lebih dari 50% sahamnya dimiliki penduduk tersebut; badan yang tidak memakai lebih dari 50% penghasilan untuk memenuhi kewajiban kepada pihak di luar P3B; atau saham yang diperdagangkan secara teratur di bursa yang disebut tegas dalam P3B. DJP menyatakan hanya P3B Indonesia–Amerika Serikat yang memuat klausul LoB; di tempat lain tugas itu dilakukan PPT.
6 · Principal purpose testUji tujuan utama Art. 28 · last resortPasal 28 · upaya terakhir
The benefit is not granted where obtaining it was the principal purpose or one of the principal purposes of the transaction or arrangement, directly or indirectly. DJP analyses ten factors: the scheme; the underlying contracts; legal form versus economic substance; timing and duration; the parties involved; their relationships; their rights and obligations; the treaty benefit obtained; benefits other than the treaty benefit; and any other relevant facts. "Arrangement" covers agreements, understandings, schemes, transactions, or a series of transactions. Manfaat tidak diberikan bila memperolehnya merupakan tujuan utama atau salah satu tujuan utama transaksi atau pengaturan, langsung maupun tidak langsung. DJP menganalisis sepuluh faktor: skema; kontrak yang mendasari; bentuk formal versus substansi ekonomi; waktu dan durasi; pihak yang terlibat; hubungan mereka; hak dan kewajiban mereka; manfaat P3B yang diperoleh; manfaat selain manfaat P3B; dan fakta relevan lain. "Pengaturan" mencakup perjanjian, kesepahaman, skema, transaksi, atau rangkaian transaksi.
⚠️ How consistent is MLI coverage? More than you might thinkSeberapa luas cakupan MLI? Lebih luas dari dugaan
According to DJP, Indonesia selected 60 treaty partners as covered tax agreements, of which 46 have been modified through the MLI and 41 are already in effect, rising to 43 at the start of 2027 as the Czech Republic and Mongolia take effect. Because the PPT is an MLI minimum standard, essentially every modified treaty contains it. Practical consequence: the PPT is not an exotic fallback for a handful of treaties — it is the mainstream test. Menurut DJP, Indonesia memilih 60 mitra P3B sebagai covered tax agreement, 46 di antaranya telah dimodifikasi melalui MLI dan 41 sudah berlaku efektif, menjadi 43 pada awal 2027 ketika Ceko dan Mongolia mulai berlaku. Karena PPT adalah standar minimum MLI, praktis seluruh perjanjian yang dimodifikasi memuatnya. Konsekuensi praktisnya: PPT bukan pengaman eksotis untuk segelintir perjanjian — ia uji arus utama.
Source: DJP official, Regular Tax Discussion (KAPj IAI), March 2026; OECD MLI notification, 12 January 2026. Sumber: pejabat DJP, Regular Tax Discussion (KAPj IAI), Maret 2026; notifikasi MLI OECD, 12 Januari 2026.
9 The six worked examples in the appendix Enam contoh dalam lampiran
PMK 112/2025 attaches six examples. Read them as a set and a pattern emerges that is not stated anywhere in the text: all six end with the benefit denied. There is no example showing a taxpayer passing. That absence is itself information about how DJP expects the tests to be applied. PMK 112/2025 melampirkan enam contoh. Baca sebagai satu kesatuan dan muncul pola yang tidak dinyatakan di mana pun dalam teks: keenamnya berakhir dengan manfaat ditolak. Tidak ada satu pun contoh yang menunjukkan wajib pajak lolos. Ketiadaan itu sendiri adalah informasi tentang bagaimana DJP memperkirakan uji-uji ini diterapkan.
Example 1 · Beneficial ownerContoh 1 · Beneficial owner
Interest passed on the very next dayBunga yang diteruskan sehari kemudian
PT I needs funding and borrows from R Ltd in Country X, which has no treaty with Indonesia. To get a lower rate, R Ltd sets up H Ltd in Country Y (which does have one), capitalised entirely by R Ltd for the amount of the loan, and PT I borrows from and pays interest to H Ltd. One day after receiving the interest, H Ltd passes the same amount on to R Ltd as a dividend. There is no written obligation to do so — but it happens every time. PT I membutuhkan dana dan meminjam dari R Ltd di Negara X yang tidak punya P3B dengan Indonesia. Untuk memperoleh tarif lebih rendah, R Ltd mendirikan H Ltd di Negara Y (yang punya P3B), dengan setoran modal seluruhnya dari R Ltd sebesar nilai pinjaman, lalu PT I meminjam dan membayar bunga kepada H Ltd. Satu hari setelah menerima bunga, H Ltd meneruskan jumlah yang sama kepada R Ltd sebagai dividen. Tidak ada kewajiban tertulis — tetapi selalu terjadi.
Outcome: the consistent pattern establishes an unwritten obligation to pass the income on. H Ltd is not the beneficial owner, and the interest is withheld at the Income Tax Law rate of 20% — not the 5% the treaty would have allowed.
Hasil: pola yang konsisten membuktikan adanya kewajiban tidak tertulis untuk meneruskan penghasilan. H Ltd bukan beneficial owner, dan bunga dipotong dengan tarif UU PPh 20% — bukan 5% yang seharusnya berlaku menurut P3B.
PMK 112/2025, Appendix E, Example 1; tested against Article 19.PMK 112/2025, Lampiran huruf E, Contoh 1; diuji dengan Pasal 19.
Example 2 · Dividend holding periodContoh 2 · Periode kepemilikan dividen
Buying the percentage five days before the dividendMembeli persentasenya lima hari sebelum dividen
G Ltd holds 20% of PT I. On 1 January the company announces a dividend payable 31 March. On 25 March G Ltd buys an extra 5% to reach the 25% needed for the treaty's 5% rate, and on 10 April sells the extra 5% back. G Ltd memegang 20% saham PT I. Pada 1 Januari perusahaan mengumumkan dividen yang dibayar 31 Maret. Pada 25 Maret G Ltd menambah 5% agar mencapai 25% yang disyaratkan tarif P3B 5%, lalu pada 10 April melepas 5% itu kembali.
Outcome: the 25% was held for well under 365 days, so the 15% rate applies — not 5%.
Hasil: kepemilikan 25% dipegang jauh kurang dari 365 hari, sehingga berlaku tarif 15% — bukan 5%.
PMK 112/2025, Appendix E, Example 2; Article 20 and MLI Article 8(1).PMK 112/2025, Lampiran huruf E, Contoh 2; Pasal 20 dan MLI Pasal 8 ayat (1).
Example 3 · Property-rich sharesContoh 3 · Saham kaya harta
A loan that diluted the property ratioPinjaman yang mendilusi rasio harta
G Ltd owns 100% of PT I. At 1 January PT I's total book assets are Rp15 billion, of which Rp9 billion is immovable property — 60%. On 31 December G Ltd lends PT I Rp5 billion, lifting total book assets to Rp20 billion; the same Rp9 billion of property is now 45%. On 3 January G Ltd transfers part of its shares to F Ltd, also of Country X, whose treaty taxes such gains only above a 50% threshold. G Ltd memiliki 100% PT I. Pada 1 Januari total nilai buku harta PT I Rp15 miliar, Rp9 miliar di antaranya harta tidak bergerak — 60%. Pada 31 Desember G Ltd meminjamkan Rp5 miliar kepada PT I sehingga total harta menjadi Rp20 miliar; harta tidak bergerak yang sama kini 45%. Pada 3 Januari G Ltd mengalihkan sebagian sahamnya ke F Ltd, juga dari Negara X, yang P3B-nya hanya memajaki keuntungan seperti itu di atas ambang 50%.
Outcome: because the 50% threshold was met at a point within the 365 days before the transfer (60%, four days earlier), Indonesia keeps the taxing right and taxes the gain under the Income Tax Law. The dilution does not reset the test.
Hasil: karena ambang 50% pernah terpenuhi dalam 365 hari sebelum pengalihan (60%, empat hari sebelumnya), hak pemajakan tetap di Indonesia dan keuntungan dipajaki menurut UU PPh. Dilusi tidak menghapus uji itu.
PMK 112/2025, Appendix E, Example 3; Article 21 and MLI Article 9(4).PMK 112/2025, Lampiran huruf E, Contoh 3; Pasal 21 dan MLI Pasal 9 ayat (4).
Example 4 · PE avoidanceContoh 4 · Penghindaran BUT
One project, three contracts, two of them countedSatu proyek, tiga kontrak, dua dihitung
A Ltd (Country X) contracted to build a building in Indonesia. To stay under the treaty's 120-day construction-PE test it split the work: A Ltd takes 100 days, F Ltd (Country X) 35 days on the interior, and G Ltd (Country Y) 15 days on the electrical and plumbing work. The appendix states expressly that F Ltd and G Ltd are both wholly owned by A Ltd. A Ltd (Negara X) dikontrak membangun gedung di Indonesia. Agar tidak melewati uji 120 hari BUT konstruksi, pekerjaan dipecah: A Ltd 100 hari, F Ltd (Negara X) 35 hari untuk interior, dan G Ltd (Negara Y) 15 hari untuk instalasi listrik dan air. Lampiran menyatakan tegas bahwa F Ltd dan G Ltd keduanya dimiliki penuh oleh A Ltd.
Outcome: F Ltd's 35 days exceeded 30 days, so it is added to A Ltd's 100 days = 135 days, past the 120-day test. A Ltd has a PE. G Ltd's 15 days are not added — and the reason matters: not because G Ltd is unrelated (it is related), but because 15 days does not exceed 30 days, which Article 23(3) makes a precondition for aggregation. A secondary point: G Ltd is in Country Y, so aggregating it with Country-X companies sits outside the Indonesia–Country X treaty anyway.
Hasil: 35 hari F Ltd melebihi 30 hari, sehingga ditambahkan ke 100 hari A Ltd = 135 hari, melewati uji 120 hari. A Ltd punya BUT. 15 hari G Ltd tidak ditambahkan — dan alasannya penting: bukan karena G Ltd tidak terafiliasi (ia terafiliasi), melainkan karena 15 hari tidak melebihi 30 hari, yang oleh Pasal 23 ayat (3) dijadikan prasyarat agregasi. Catatan tambahan: G Ltd berkedudukan di Negara Y, sehingga agregasi dengan perusahaan Negara X memang di luar cakupan P3B Indonesia–Negara X.
PMK 112/2025, Appendix E, Examples 4.1–4.3; Article 23(1)–(3), Article 25(7)–(8).PMK 112/2025, Lampiran huruf E, Contoh 4.1–4.3; Pasal 23 ayat (1)–(3), Pasal 25 ayat (7)–(8).
Example 4.2 · Principal roleContoh 4.2 · Peran utama
Negotiating everything except the signatureMenegosiasikan segalanya, kecuali tanda tangan
A Ltd (manufacturer, Country X) sells through PT I, of which it owns 65%. Buyers negotiate price, specification, quantity and discounts with PT I; once agreed, the purchase contract is signed with A Ltd without material modification. A Ltd (produsen, Negara X) menjual melalui PT I, yang 65% sahamnya dimilikinya. Pembeli menegosiasikan harga, spesifikasi, kuantitas, dan potongan harga dengan PT I; setelah sepakat, kontrak ditandatangani dengan A Ltd tanpa modifikasi material.
Outcome: A Ltd has a PE. Article 24(1) does not require the agent to sign anything — it asks whether the agent habitually plays the principal role leading to contracts routinely concluded without material modification. The proof is documentary: contracts, minutes of meetings, correspondence.
Hasil: A Ltd punya BUT. Pasal 24 ayat (1) tidak mensyaratkan agen menandatangani apa pun — yang ditanyakan adalah apakah agen lazim memainkan peran utama yang mengarah pada kontrak yang biasanya disepakati tanpa modifikasi material. Buktinya dokumenter: kontrak, notulen rapat, korespondensi.
PMK 112/2025, Appendix E, Example 4.2; Article 24(1).PMK 112/2025, Lampiran huruf E, Contoh 4.2; Pasal 24 ayat (1).
Example 5 · Limitation on benefitsContoh 5 · Limitation on benefits
Passing the ownership test, failing the income testLolos uji kepemilikan, gagal uji penghasilan
X Co is 60% owned by Mr Y, a resident of Country Z, and 40% by PT A, an Indonesian resident. In year 20X2 it receives USD 1,000 of dividends from PT B and pays USD 750 of interest to R Pte Ltd, a resident of country S. The Indonesia–Country Z treaty contains an LoB clause with two cumulative tests. X Co 60% dimiliki Mr Y, penduduk Negara Z, dan 40% oleh PT A, penduduk Indonesia. Pada tahun 20X2 ia menerima dividen USD 1.000 dari PT B dan membayar bunga USD 750 kepada R Pte Ltd, penduduk negara S. P3B Indonesia–Negara Z memuat klausul LoB dengan dua uji kumulatif.
Outcome: it passes the ownership test (60% > 50%) but fails the income test: 750 ÷ 1,000 = 75% of income is used to meet an obligation to a party outside the treaty. The benefit is denied and the dividend is withheld at the Income Tax Law rate. The two LoB tests are cumulative — clearing one is not enough.
Hasil: lolos uji kepemilikan (60% > 50%) tetapi gagal uji penghasilan: 750 ÷ 1.000 = 75% penghasilan dipakai memenuhi kewajiban kepada pihak di luar P3B. Manfaat ditolak dan dividen dipotong dengan tarif UU PPh. Kedua uji LoB bersifat kumulatif — lolos satu tidak cukup.
PMK 112/2025, Appendix E, Example 5; Article 27(2).PMK 112/2025, Lampiran huruf E, Contoh 5; Pasal 27 ayat (2).
Example 6 · The most instructive oneContoh 6 · Yang paling instruktif
Same facts as Example 2 — but without the 365-day clauseFakta sama dengan Contoh 2 — tetapi tanpa klausul 365 hari
Identical to Example 2, with one change: the treaty is assumed to contain no 365-day holding clause (no MLI Article 8(1)). The 5% rate is still pursued by buying into the percentage just before the dividend and selling out just after. Identik dengan Contoh 2, dengan satu perubahan: P3B diasumsikan tidak memuat klausul masa pegang 365 hari (tidak ada MLI Pasal 8 ayat (1)). Tarif 5% tetap diupayakan dengan membeli persentasenya sesaat sebelum dividen dan melepasnya sesaat sesudah.
Outcome: the benefit is still denied — this time through the principal purpose test, using the same facts, because the timing and duration show the arrangement's principal purpose. The lesson for anyone whose treaty predates the MLI: the absence of a specific clause does not mean the absence of a test. It means the test moves to the PPT.
Hasil: manfaat tetap ditolak — kali ini melalui uji tujuan utama, dengan fakta yang sama, karena waktu dan durasi menunjukkan tujuan utama pengaturannya. Pelajaran bagi siapa pun yang P3B-nya belum dimodifikasi MLI: tidak adanya klausul spesifik bukan berarti tidak ada pengujian. Berarti pengujiannya berpindah ke PPT.
PMK 112/2025, Appendix E, Example 6; Article 28 and MLI Article 7(1).PMK 112/2025, Lampiran huruf E, Contoh 6; Pasal 28 dan MLI Pasal 7 ayat (1).
🧭 What the set of six tells youApa yang disampaikan keenam contoh ini
- Every example denies the benefit — there is no "passing" template to copy.Setiap contoh menolak manfaat — tidak ada contoh yang bisa ditiru untuk lolos.
- Documentary evidence decides: minutes of meetings, correspondence, contracts.Bukti dokumenter yang menentukan: notulen rapat, korespondensi, kontrak.
- Timing is treated as substance, not as form.Waktu diperlakukan sebagai substansi, bukan formalitas.
- The tests stack: failing a specific one often just hands the case to the PPT.Uji-ujinya bertumpuk: gagal pada satu uji spesifik sering hanya memindahkan kasus ke PPT.
10 Where the regulation conflicts with itself — and where it is silent Di mana peraturan ini bertentangan dengan dirinya sendiri — dan di mana ia diam
This is the section you will not find in a summary, because it requires reading one provision against another. We list five genuine conflicts. Each is quoted on both sides, and each has a practical consequence. We also list what is not a conflict, because over-claiming here is as unhelpful as under-claiming. Inilah bagian yang tidak akan Anda temukan dalam ringkasan, karena memerlukan pembacaan satu ketentuan terhadap ketentuan lain. Kami catat lima konflik nyata. Masing-masing dikutip dari kedua sisi, dan masing-masing punya konsekuensi praktis. Kami juga catat apa yang bukan konflik, karena mengklaim berlebihan di sini sama tidak membantunya dengan kurang mengklaim.
Conflict 1 — Two effective dates, one page apartKonflik 1 — Dua tanggal berlaku, berselisih satu halaman easy to falsifymudah dipatahkan
📄 The regulation itselfPeraturannya sendiri
Article 29: "Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan." ("This Ministerial Regulation takes effect on the date of promulgation.") Stipulated 30 December 2025, promulgated 31 December 2025. Pasal 29: "Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan." Ditetapkan 30 Desember 2025, diundangkan 31 Desember 2025.
📋 The official abstract sheetLembar abstrak resmi
"NOTE: this Ministerial Regulation takes effect on 1 January 2026." — printed on the same JDIH page that also records promulgation on 31 December 2025. "CATATAN: Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2026." — tercetak pada halaman JDIH yang sama, yang juga mencatat pengundangan pada 31 Desember 2025.
Why it matters beyond pedantry: for a withholding made on exactly 31 December 2025, the two readings point to different governing regimes — and because the old regulation was never repealed, arguably both are available on that day. We use 31 December 2025 (the article text, consistent with the signature page). Mengapa ini penting, bukan sekadar soal teknis: untuk pemotongan yang dilakukan tepat pada 31 Desember 2025, kedua tafsir menunjuk rezim yang berbeda — dan karena peraturan lama tidak pernah dicabut, secara argumen keduanya tersedia pada hari itu. Kami memakai 31 Desember 2025 (teks pasal, konsisten dengan halaman penetapan).
Conflict 2 — Two legal bases for the same abuse testKonflik 2 — Dua dasar hukum untuk uji penyalahgunaan yang sama the sharpest oneyang paling tajam
🅰️ Standing on its ownBerdiri sendiri
Article 2(4)(c) makes "not abusing the treaty" a condition, with no reference to any treaty clause. Article 8(2)(c) then lists eight substantive tests the recipient must declare — economic substance, legal form, assets, employees, real activity, beneficial ownership. Pasal 2 ayat (4) huruf c menjadikan "tidak menyalahgunakan P3B" sebagai syarat, tanpa merujuk klausul perjanjian mana pun. Pasal 8 ayat (2) huruf c kemudian merinci delapan uji substantif yang harus dinyatakan penerima — substansi ekonomi, bentuk hukum, aset, pegawai, kegiatan nyata, beneficial owner.
🅱️ Dependent on the treaty textBergantung pada teks perjanjian
Article 18(3) defines all six instruments as rules "yang dilakukan berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda" — i.e. only where the treaty contains them. Article 18(4) then falls back to domestic rules where it does not. Pasal 18 ayat (3) mendefinisikan keenam instrumen sebagai ketentuan "yang dilakukan berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda" — yakni hanya berlaku bila perjanjian memuatnya. Pasal 18 ayat (4) lalu beralih ke ketentuan domestik bila perjanjian tidak memuatnya.
The consequence: for a treaty not modified by the MLI — so with no express PPT or beneficial-owner clause — the same regulation supports opposite answers to "may DJP deny the benefit?". Article 2(4)(c) says the abuse question is answered from the recipient's own substance; Article 18(3) says it can only be asked if the treaty asks it. Example 6 in the appendix demonstrates the second route. Our reading: the first route is harder for a taxpayer to resist, because it does not depend on treaty wording at all. Konsekuensinya: untuk P3B yang tidak dimodifikasi MLI — sehingga tidak memuat PPT atau klausul beneficial owner yang tegas — peraturan yang sama menopang jawaban yang berlawanan atas "bolehkah DJP menolak manfaatnya?". Pasal 2 ayat (4) huruf c menyatakan pertanyaan penyalahgunaan dijawab dari substansi penerima itu sendiri; Pasal 18 ayat (3) menyatakan pertanyaan itu hanya boleh diajukan bila perjanjian mengajukannya. Contoh 6 di lampiran memperagakan jalur kedua. Bacaan kami: jalur pertama lebih sulit dibantah wajib pajak, karena sama sekali tidak bergantung pada rumusan perjanjian.
🔍
And the fallback is weaker than it looks. Article 18(4) sends you to "the anti-avoidance provisions of the Income Tax Law". But the Income Tax Law has no equivalent of a PPT — nothing that denies a benefit because obtaining it was a principal purpose. So the domestic fallback is not a like-for-like substitute, which is exactly why tests absent from a treaty still tend to surface through the PPT.
Dan pengaman cadangannya lebih lemah dari yang terlihat. Pasal 18 ayat (4) mengarahkan ke "ketentuan pencegahan penghindaran pajak dalam UU PPh". Namun UU PPh tidak punya padanan PPT — tidak ada ketentuan yang menolak manfaat karena memperolehnya merupakan tujuan utama. Jadi pengaman domestik itu bukan substitusi setara, dan itulah sebabnya uji yang tidak ada dalam perjanjian tetap cenderung muncul melalui PPT.
Conflict 3 — The permanent-establishment rules point two waysKonflik 3 — Aturan bentuk usaha tetap menunjuk dua arah
| ProvisionKetentuan | Says the source is…Menyatakan sumbernya… | EffectAkibatnya |
|---|---|---|
| Article 22(1), closing wordsPasal 22 ayat (1), kalimat penutup | The Minister of Finance regulation on determining a PE — PMK 35/PMK.03/2019Peraturan Menteri Keuangan mengenai penentuan BUT — PMK 35/PMK.03/2019 | Domestic rule, applies to all treatiesAturan domestik, berlaku untuk semua P3B |
| Article 18(3)(d) + Article 23(1)Pasal 18 ayat (3) huruf d + Pasal 23 ayat (1) | The treaty — PE anti-avoidance is one of the six treaty-based instrumentsP3B — pencegahan penghindaran BUT adalah salah satu dari enam instrumen berbasis perjanjian | Applies only where the treaty contains it (MLI-modified)Berlaku hanya bila perjanjian memuatnya (dimodifikasi MLI) |
Unresolved question: for a treaty that is not MLI-modified, does the 30-day aggregation rule apply? PMK 112 does not say. There is a second mismatch underneath: PMK 35/2019 was drafted before the MLI, so its dependent-agent test ("habitually concludes contracts") differs in threshold from Article 24(1) of PMK 112 ("habitually plays the principal role leading to conclusion of contracts routinely concluded without material modification"). Two instruments, same question, different thresholds. Pertanyaan yang belum terjawab: untuk P3B yang tidak dimodifikasi MLI, apakah aturan agregasi 30 hari berlaku? PMK 112 tidak menyatakannya. Ada ketidaksesuaian kedua di bawahnya: PMK 35/2019 disusun sebelum MLI, sehingga uji agen tidak bebasnya ("lazim menyepakati kontrak") berbeda ambang dari Pasal 24 ayat (1) PMK 112 ("lazim memainkan peran utama yang mengarah pada kontrak yang biasanya disepakati tanpa modifikasi material"). Dua instrumen, satu pertanyaan, ambang berbeda.
Conflict 4 — The document format: a Ministerial appendix vs an administrative announcementKonflik 4 — Format dokumen: lampiran Menteri vs pengumuman administratif
Article 5(1) requires the domestic residence certificate to be issued automatically through the Coretax system in the format of Appendix A. But PENG-2/PJ.09/2026 acknowledges the system does not yet produce that format, and provides that certificates from the existing menu "tetap dapat digunakan" — remain usable — "sepanjang belum dilakukan penyesuaian format": for as long as the format has not been adjusted. No end date is given. Pasal 5 ayat (1) mewajibkan surat keterangan domisili dalam negeri diterbitkan secara otomatis melalui Coretax dengan format Lampiran A. Namun PENG-2/PJ.09/2026 mengakui sistem belum menghasilkan format itu, dan menetapkan surat keterangan dari menu yang ada "tetap dapat digunakan" — "sepanjang belum dilakukan penyesuaian format". Tidak ada batas waktu yang diberikan.
💡 Practical use of this oneKegunaan praktisnya
If a client is challenged on a certificate that does not match Appendix A, the answer is documentary: the certificate came from DJP's own system, and DJP's own announcement says it remains valid until DJP adjusts the format. That is a much stronger position than arguing about form generally. Bila klien dipersoalkan karena surat keterangannya tidak sesuai Lampiran A, jawabannya dokumenter: surat itu berasal dari sistem DJP sendiri, dan pengumuman DJP sendiri menyatakan dokumen itu tetap sah sampai DJP menyesuaikan formatnya. Posisi itu jauh lebih kuat daripada berdebat soal formalitas secara umum.
Conflict 5 — The refund route depends on a third party with no stake in itKonflik 5 — Jalur pengembalian bergantung pada pihak ketiga yang tak berkepentingan
Three provisions that do not quite meet: Tiga ketentuan yang tidak sepenuhnya bertemu:
| ProvisionKetentuan | RequiresMewajibkan |
|---|---|
| Article 10(4)Pasal 10 ayat (4) | If the tests are not met, the withholder must withhold at the Income Tax Law rate — 20% for a foreign recipient. It is mandatory, not discretionary.Bila uji tidak terpenuhi, pemotong wajib memotong dengan tarif UU PPh — 20% bagi penerima luar negeri. Bersifat imperatif, bukan pilihan. |
| Article 17(2)Pasal 17 ayat (2) | A Form DGT submitted during an audit, objection or reduction/cancellation request may still be considered, if Article 2(4) is met.Formulir DGT yang disampaikan saat pemeriksaan, keberatan, atau permohonan pengurangan/pembatalan dapat tetap dipertimbangkan, bila Pasal 2 ayat (4) terpenuhi. |
| Article 15 → PMK 81/2024 Art. 122(1)(e)Pasal 15 → PMK 81/2024 Pasal 122 ayat (1) huruf e | Recovery runs through the Coretax refund mechanism, which is applied for by the domestic party — the withholder.Pemulihannya melalui mekanisme pengembalian sistem inti, yang diajukan oleh pihak domestik — pemotong. |
The gap: a recipient who was genuinely entitled but did not have the form in hand at payment time is withheld at 20% by a withholder who had no lawful alternative. Restoring the entitlement later requires the cooperation of that same withholder, who has no direct interest in the refund. This is not a textual contradiction; it is a design flaw in the procedure, and it is a likely source of the first disputes under this regime. Celahnya: penerima yang sebenarnya berhak tetapi belum memegang formulir pada saat pembayaran akan dipotong 20% oleh pemotong yang tidak punya pilihan sah lain. Memulihkan haknya kemudian memerlukan kerja sama pemotong yang sama, yang tidak punya kepentingan langsung atas pengembalian itu. Ini bukan pertentangan teks; ini cacat desain prosedur, dan kemungkinan menjadi sumber sengketa pertama di bawah rezim ini.
What is NOT a conflict — stated so you do not over-claimYang BUKAN konflik — dinyatakan agar tidak mengklaim berlebihan
The old PERs still showing "Aktif".PER lama yang masih berstatus "Aktif". PMK 112 genuinely contains no revocation clause, so this is stale metadata in DJP's catalogue, not two rules contradicting each other. It is a reason to be careful when citing, not a legal conflict. PMK 112 memang tidak memuat pasal pencabutan, sehingga ini metadata yang belum dimutakhirkan di katalog DJP, bukan dua aturan yang saling bertentangan. Ini alasan berhati-hati saat mengutip, bukan konflik hukum.
The recital doesn't mention the old PERs.Bagian Menimbang tidak menyebut PER lama. A recital lists legal basis, not superseded instruments. Not mentioning them is normal drafting, not a conflict. Bagian Menimbang memuat dasar hukum, bukan daftar peraturan yang digantikan. Tidak menyebutkannya adalah praktik penyusunan yang wajar, bukan konflik.
Articles 22(1) and 25(3) cite different sources.Pasal 22 ayat (1) dan 25 ayat (3) menyebut sumber berbeda. Article 25(3) adds "and/or the treaty" to the same PE regulation. That is complementary, not contradictory. The real problem is its interaction with Article 18(3) — Conflict 3 above. Pasal 25 ayat (3) menambahkan "dan/atau P3B" pada peraturan BUT yang sama. Itu melengkapi, bukan bertentangan. Masalah sebenarnya ada pada interaksinya dengan Pasal 18 ayat (3) — Konflik 3 di atas.
The JDIH abstract's different date.Tanggal berbeda di abstrak JDIH. This is a discrepancy between a document and its own summary sheet — real, and worth flagging (Conflict 1), but it is not two provisions of law in conflict. Ini ketidaksesuaian antara dokumen dan lembar ringkasannya sendiri — nyata, dan perlu ditandai (Konflik 1), tetapi bukan dua ketentuan hukum yang bertentangan.
11 Timeline Linimasa
Scroll horizontally. Gold-bordered entries are the two dates that matter most for anyone working right now. Geser ke samping. Entri bergaris emas adalah dua tanggal yang paling penting bagi siapa pun yang bekerja saat ini.
1983 / 2000
Authority to make treatiesKewenangan membuat perjanjian
Article 32A inserted into the Income Tax Law by Law 17/2000.Pasal 32A disisipkan ke UU PPh oleh UU 17/2000.
29 Mar 1996
SE-03/PJ.101/1996
Earliest verified procedure: original certificate of domicile, valid one year.Prosedur terverifikasi paling awal: asli surat keterangan domisili, berlaku satu tahun.
5 Nov 2009 → 1 Jan 2010
PER-61 & PER-62/PJ/2009
Form DGT-1 and DGT-2 introduced; the anti-abuse regulation appears.Form DGT-1 dan DGT-2 diperkenalkan; peraturan anti-abuse muncul.
30 Apr 2010
PER-24 & PER-25/PJ/2010
Two separate amendments, same date — one to each 2009 regulation.Dua perubahan terpisah pada tanggal sama — masing-masing untuk satu peraturan 2009.
12 May 2017
PER-08/PJ/2017
SKD SPDN created for domestic taxpayers.SKD SPDN dibentuk untuk wajib pajak dalam negeri.
7 Jun 2017
MLI signedMLI ditandatangani
Indonesia signs the multilateral instrument.Indonesia menandatangani instrumen multilateral.
1 Aug 2017
PER-10/PJ/2017
Consolidates 2009/2010; revokes PER-61, PER-62 and their amendments.Mengonsolidasikan 2009/2010; mencabut PER-61, PER-62 dan perubahannya.
21 Nov 2018 → 1 Jan 2019
PER-25/PJ/2018
The foreign-taxpayer regime most practitioners know. Revokes PER-10/PJ/2017.Rezim wajib pajak luar negeri yang dikenal praktisi. Mencabut PER-10/PJ/2017.
14 Dec 2018 → 1 Feb 2019
PER-28/PJ/2018
The domestic side: SKD SPDN and the Formulir Khusus. Revokes PER-08/PJ/2017.Sisi domestik: SKD SPDN dan Formulir Khusus. Mencabut PER-08/PJ/2017.
12 Nov 2019
Perpres 77/2019Perpres 77/2019
MLI ratified (deposited 28 Apr 2020; in force 1 Aug 2020).MLI diratifikasi (didepositkan 28 Apr 2020; berlaku 1 Agu 2020).
26 Nov 2020
First MLI notificationNotifikasi MLI pertama
22 covered agreements take effect from 1 January 2021.22 covered agreement berlaku sejak 1 Januari 2021.
20 Dec 2022
PP 55/2022
Article 50(2) — the direct legal basis for PMK 112/2025.Pasal 50 ayat (2) — dasar hukum langsung PMK 112/2025.
30–31 Dec 2025
PMK 112/2025
Stipulated 30 Dec, in force 31 Dec. The two tracks merge; anti-abuse becomes explicit.Ditetapkan 30 Des, berlaku 31 Des. Kedua jalur bertemu; anti-abuse menjadi eksplisit.
9 Jan 2026
PENG-2/PJ.09/2026
Old-format forms remain valid for their stated period; uploads stay on menu LA.03-03.Formulir format lama tetap sah sesuai periode tercantum; unggahan tetap di menu LA.03-03.
12 Mar 2026
PPT clarifiedPPT diperjelas
DJP: the PPT applies to all MLI-modified treaties as a minimum standard.DJP: PPT berlaku pada semua P3B yang dimodifikasi MLI sebagai standar minimum.
1 Jan 2027
MLI horizonHorizon MLI
Czech Republic and Mongolia take effect, lifting modified treaties to 43.Ceko dan Mongolia mulai berlaku, menambah perjanjian termodifikasi menjadi 43.
12 FAQ
The questions that come up most often, answered with the provision that settles them. Pertanyaan yang paling sering muncul, dijawab dengan pasal yang menentukannya.
Did PMK 112/2025 revoke PER-25/PJ/2018 and PER-28/PJ/2018?Apakah PMK 112/2025 mencabut PER-25/PJ/2018 dan PER-28/PJ/2018?
No — not expressly. The 51-page official text contains no revocation clause; a search for
dicabut returns nothing, and Article 29 says only that it takes effect on promulgation. The old regulations are displaced by hierarchy (a Ministerial regulation on the same subject), and DJP's catalogue still marks them Aktif. Practically: new applications follow PMK 112, and documents issued under the old rules stay valid for their stated period (PENG-2/PJ.09/2026). If you must cite one in a submission, describe it as superseded rather than revoked.
Tidak — secara tegas tidak. Teks resmi 51 halaman tidak memuat pasal pencabutan; pencarian kata dicabut tidak menghasilkan apa pun, dan Pasal 29 hanya menyatakan berlaku pada tanggal diundangkan. Peraturan lama tergeser secara hierarki (peraturan Menteri pada materi yang sama), dan katalog DJP masih menandainya Aktif. Praktisnya: pengajuan baru mengikuti PMK 112, dan dokumen yang terbit berdasarkan aturan lama tetap sah sesuai periode tercantum (PENG-2/PJ.09/2026). Bila harus mengutipnya dalam dokumen resmi, sebut "tergeser", bukan "dicabut".
Is the beneficial-owner test really required on every income type now?Apakah uji beneficial owner benar-benar diwajibkan untuk semua jenis penghasilan kini?
On the face of the regulation, yes. Article 8(2)(c) lists beneficial ownership as the eighth statement every recipient makes, and Part V of the new Form DGT is completed by all non-individual recipients — not only those receiving dividends, interest or royalties. Many treaties only impose a beneficial-owner condition on those three categories, so the domestic rule reaches further than the typical treaty text. The practical consequence is concrete: a recipient of service fees, business profits or capital gains — income types most treaties do not subject to any beneficial-owner condition — is now asked to establish beneficial ownership on the form, and the withholding party is asked to check it. That is a genuine interpretive pressure point, and a good reason to document beneficial ownership even where the treaty does not obviously require it.
Menurut bunyi peraturannya, ya. Pasal 8 ayat (2) huruf c mencantumkan status beneficial owner sebagai pernyataan kedelapan yang dibuat setiap penerima, dan Part V Formulir DGT baru diisi oleh semua penerima bukan orang pribadi — bukan hanya yang menerima dividen, bunga, atau royalti. Banyak P3B hanya mensyaratkan beneficial owner untuk tiga kategori itu, sehingga aturan domestik menjangkau lebih jauh dari teks perjanjian umum. Akibat praktisnya konkret: penerima imbalan jasa, laba usaha, atau keuntungan pengalihan — jenis penghasilan yang oleh sebagian besar perjanjian tidak dipasangi syarat beneficial owner — kini diminta membuktikan status itu pada formulirnya, dan pemotong diminta memeriksanya. Ini titik tekan tafsir yang nyata, dan alasan baik untuk mendokumentasikan beneficial owner bahkan bila perjanjiannya tidak secara jelas mensyaratkannya.
A recipient forgot the Form DGT at payment time. Is the benefit lost?Penerima lupa membawa Formulir DGT saat pembayaran. Apakah manfaatnya hilang?
Not permanently, but the path back is awkward. The withholder is obliged to withhold at the statutory rate if the tests are not met at that moment (Article 10(4) — 20% for a foreign recipient). Article 17(2) then allows a Form DGT produced during an audit, an objection, or a reduction/cancellation request to be considered, if Article 2(4) is satisfied. Recovery of the excess runs through the Coretax refund mechanism (Article 15 → PMK 81/2024 Article 122(1)(e)), which is applied for by the domestic party. So the recipient's remedy depends on the withholder's cooperation.
Tidak permanen, tetapi jalur kembalinya tidak nyaman. Pemotong wajib memotong dengan tarif undang-undang bila uji tidak terpenuhi saat itu (Pasal 10 ayat (4) — 20% bagi penerima luar negeri). Pasal 17 ayat (2) kemudian memungkinkan Formulir DGT yang diajukan saat pemeriksaan, keberatan, atau permohonan pengurangan/pembatalan dipertimbangkan, bila Pasal 2 ayat (4) terpenuhi. Pengembalian kelebihannya melalui mekanisme sistem inti (Pasal 15 → PMK 81/2024 Pasal 122 ayat (1) huruf e), yang diajukan oleh pihak domestik. Jadi pemulihan hak penerima bergantung pada kerja sama pemotong.
Do old-format Form DGT and SKD WPLN still work?Apakah Formulir DGT dan SKD WPLN format lama masih berlaku?
Yes, within the period printed on them. PENG-2/PJ.09/2026 provides that forms issued before PMK 112 was promulgated remain valid for the period stated in them. Since a Form DGT's period is at most 12 months (Article 8(4)), documents issued in late 2025 expire during 2026 — which is why renewal, not first-time compliance, is the live issue this year. Uploads still go through menu LA.03-03 in Coretax.
Ya, dalam periode yang tercantum di dalamnya. PENG-2/PJ.09/2026 menetapkan bahwa formulir yang terbit sebelum PMK 112 diundangkan tetap berlaku sesuai periode yang dinyatakan. Karena periode Formulir DGT paling lama 12 bulan (Pasal 8 ayat (4)), dokumen yang terbit akhir 2025 kedaluwarsa sepanjang 2026 — itulah sebabnya perpanjangan, bukan kepatuhan pertama kali, menjadi isu hidup tahun ini. Unggahan tetap melalui menu LA.03-03 di Coretax.
Our treaty has no PPT. Can DJP still deny the benefit?P3B kami tidak memuat PPT. Bisakah DJP tetap menolak manfaatnya?
Read Article 2(4)(c) and Article 8(2) before answering this. They make "not abusing the treaty" a standalone condition, tested from the recipient's substance, without referring to any treaty clause — a different legal route from Article 18(3), which is treaty-dependent. On top of that, the PPT is an MLI minimum standard, and DJP states that 46 of the 60 treaties Indonesia selected as covered agreements have been modified through the MLI (41 already effective). So the practical population of treaties without any anti-abuse test is small — and where it exists, Article 18(4) points to domestic anti-avoidance rules, which are weaker than a PPT but not empty.
Baca Pasal 2 ayat (4) huruf c dan Pasal 8 ayat (2) sebelum menjawab ini. Keduanya menjadikan "tidak menyalahgunakan P3B" sebagai syarat mandiri, diuji dari substansi penerima, tanpa merujuk klausul perjanjian mana pun — jalur hukum yang berbeda dari Pasal 18 ayat (3) yang bergantung pada perjanjian. Selain itu, PPT adalah standar minimum MLI, dan DJP menyatakan 46 dari 60 perjanjian yang dipilih Indonesia sebagai covered agreement telah dimodifikasi melalui MLI (41 sudah efektif). Jadi populasi perjanjian tanpa uji anti-abuse apa pun kecil — dan bila ada, Pasal 18 ayat (4) mengarah ke ketentuan anti-penghindaran domestik, yang lebih lemah dari PPT tetapi bukan kosong.
What is a "Perusahaan Conduit"?Apa itu "Perusahaan Conduit"?
Article 1(24) defines it as a company that obtains treaty benefits in respect of income from Indonesia while the economic benefit of that income belongs to a party in another country which could not have obtained the benefit had the income been received directly. The definition is about where the benefit lands, not about the entity's name, jurisdiction or paperwork. Example 1 in the appendix is the practical illustration: no written pass-on obligation, but a consistent pattern of passing income on roughly immediately.
Pasal 1 angka 24 mendefinisikannya sebagai perusahaan yang memperoleh manfaat P3B atas penghasilan dari Indonesia sementara manfaat ekonomi penghasilan itu dimiliki pihak di negara lain yang tidak dapat memperoleh manfaat tersebut bila penghasilan diterima langsung. Definisi ini soal ke mana manfaatnya berlabuh, bukan soal nama, yurisdiksi, atau dokumen entitas. Contoh 1 di lampiran adalah ilustrasi praktisnya: tidak ada kewajiban tertulis untuk meneruskan, tetapi polanya konsisten meneruskan hampir seketika.
Which regulation governs permanent establishments now?Peraturan mana yang mengatur bentuk usaha tetap kini?
PMK 35/PMK.03/2019 (1 April 2019) is the Ministerial regulation on determining a PE that Article 22(1) refers to generically. But PMK 112/2025 also contains its own MLI-derived PE anti-avoidance rules in Articles 23–25, which by Article 18(3)(d) apply as treaty-based instruments. The interaction between the two is unresolved for treaties not modified by the MLI — see §10, Conflict 3.
PMK 35/PMK.03/2019 (1 April 2019) adalah peraturan Menteri mengenai penentuan BUT yang dirujuk Pasal 22 ayat (1) secara generik. Namun PMK 112/2025 juga memuat aturan pencegahan penghindaran BUT tersendiri yang berasal dari MLI di Pasal 23–25, yang menurut Pasal 18 ayat (3) huruf d berlaku sebagai instrumen berbasis perjanjian. Interaksi keduanya belum terselesaikan untuk perjanjian yang tidak dimodifikasi MLI — lihat §10, Konflik 3.
We are an Indonesian company with income from abroad. What actually changed for us?Kami perusahaan Indonesia dengan penghasilan dari luar negeri. Apa yang benar-benar berubah bagi kami?
Mostly good news. The residence certificate is now issued electronically and automatically once the conditions are met (Article 5(1)), valid until 31 December of the year of issue (Article 5(3)), and the certificate no longer prints the counterparty's identity on its face — so one document travels better across several relationships. The Formulir Khusus service standard is now ten calendar days (Article 7(3)) and a rejection can be resubmitted (Article 7(4)). What to watch: the application is still filed per treaty partner, per year, and per counterparty (Article 4(5)(a)), and you must have filed the relevant annual return before applying (Article 4(3)).
Umumnya kabar baik. Surat keterangan domisili kini diterbitkan secara elektronik dan otomatis bila syarat terpenuhi (Pasal 5 ayat (1)), berlaku sampai 31 Desember tahun penerbitan (Pasal 5 ayat (3)), dan tidak lagi mencetak identitas lawan transaksi di mukanya — sehingga satu dokumen lebih mudah dipakai untuk beberapa relasi. Tenggat Formulir Khusus kini sepuluh hari kalender (Pasal 7 ayat (3)) dan penolakan dapat diajukan kembali (Pasal 7 ayat (4)). Yang perlu diperhatikan: permohonan tetap diajukan per mitra P3B, per tahun, dan per lawan transaksi (Pasal 4 ayat (5) huruf a), dan SPT Tahunan terkait harus sudah disampaikan sebelum mengajukan (Pasal 4 ayat (3)).
Are the conflicting effective dates in the regulation something we should worry about?Apakah tanggal berlaku yang berbeda dalam peraturan itu perlu dikhawatirkan?
Only for the one day in question. The regulation says it takes effect on promulgation — 31 December 2025 (Article 29). The JDIH abstract sheet says 1 January 2026. For payments on any other date the difference is academic. For a withholding made on exactly 31 December 2025, document which basis you applied and why — that is the whole exposure.
Hanya untuk satu hari yang bersangkutan. Peraturan menyatakan berlaku pada tanggal diundangkan — 31 Desember 2025 (Pasal 29). Lembar abstrak JDIH menyatakan 1 Januari 2026. Untuk pembayaran pada tanggal lain, perbedaannya akademis. Untuk pemotongan tepat pada 31 Desember 2025, dokumentasikan dasar mana yang Anda pakai dan mengapa — itulah seluruh eksposurnya.
13 References and how to verify each claim Referensi dan cara memverifikasi setiap klaim
Everything above is traceable. Primary sources first; each entry below gives the instrument, the specific provision relied on, and a link where you can download or read it yourself. Where a point rests on a DJP statement rather than a text, or where a link goes to a private full-text archive rather than a government server, we say so in the entry — a few of these documents have no official PDF online. Semua di atas dapat ditelusuri. Sumber primer lebih dahulu; setiap entri di bawah memuat instrumennya, pasal yang dijadikan dasar, dan tautan untuk mengunduh atau membacanya sendiri. Bila suatu poin bersandar pada pernyataan DJP dan bukan pada teks, atau bila tautan mengarah ke arsip teks swasta dan bukan server pemerintah, kami menyatakannya di entri itu — beberapa dokumen ini tidak tersedia PDF resminya secara daring.
Primary — the regulations, with the provision we relied onPrimer — peraturannya, beserta pasal yang kami jadikan dasar
-
PMK No. 112 Tahun 2025 — Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda.
Stipulated 30 December 2025; in force 31 December 2025; State Gazette 2025 No. 1205. Articles relied on: 1, 2(4), 2(6)–(8), 3–7, 8(2)–(4), 9, 10(1)–(4), 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17(1)–(2), 18–28, 29; Appendices A–E. Full 51-page text.
Ditetapkan 30 Desember 2025; berlaku 31 Desember 2025; Berita Negara 2025 No. 1205. Pasal yang dijadikan dasar: 1, 2 ayat (4), 2 ayat (6)–(8), 3–7, 8 ayat (2)–(4), 9, 10 ayat (1)–(4), 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ayat (1)–(2), 18–28, 29; Lampiran A–E. Teks lengkap 51 halaman.
DownloadUnduh: JDIH Kementerian Keuangan — jdih.kemenkeu.go.id/dok/pmk-112-tahun-2025 (PDF, 51 pp; Appendix A at pp. 26–27, the Form DGT at pp. 32–37, the worked examples at pp. 38–51PDF, 51 hlm; Lampiran A di hlm. 26–27, Formulir DGT di hlm. 32–37, contoh penerapan di hlm. 38–51) -
PENG-2/PJ.09/2026 — DJP announcement on implementing PMK 112/2025, dated 9 January 2026.Pengumuman DJP tentang pelaksanaan PMK 112/2025, tanggal 9 Januari 2026.
Points 1–4: new form format; old-format forms valid for their stated period; uploads via Coretax menu LA.03-03; SKD SPDN via menu LA.03-01 still usable.Butir 1–4: format formulir baru; formulir format lama tetap berlaku sesuai periode tercantum; unggahan melalui menu LA.03-03 Coretax; SKD SPDN melalui menu LA.03-01 tetap dapat digunakan.
ReadBaca: pajak.go.id — announcement pagehalaman pengumuman · full text with the date of issuance (private archive)teks lengkap beserta tanggal penetapan (arsip swasta) -
PER-25/PJ/2018 — treaty application by foreign taxpayers. Stipulated 21 November 2018, in force 1 January 2019. Article 13(2) revoked PER-10/PJ/2017.penerapan P3B oleh wajib pajak luar negeri. Ditetapkan 21 November 2018, berlaku 1 Januari 2019. Pasal 13 angka 2 mencabut PER-10/PJ/2017.
Read (private archive; no official PDF located)Baca (arsip swasta; PDF resmi tidak ditemukan): peraturanpajak.com — PER-25/PJ/2018 · pajak.go.id — official record (status)catatan resmi (status) -
PER-28/PJ/2018 — Surat Keterangan Domisili bagi Subjek Pajak Dalam Negeri Indonesia dalam Rangka Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda. Stipulated 14 December 2018, in force 1 February 2019. Article 5(3)(d)(2) application requirements; Article 6 revoked PER-08/PJ/2017; Appendix B is the old certificate text quoted in §7.Ditetapkan 14 Desember 2018, berlaku 1 Februari 2019. Pasal 5 ayat (3) huruf d angka 2 syarat permohonan; Pasal 6 mencabut PER-08/PJ/2017; Lampiran huruf B adalah teks sertifikat lama yang dikutip di §7.
Read the regulation (private archive)Baca peraturannya (arsip swasta): peraturanpajak.com — PER-28/PJ/2018 · the appendix with the old SKD SPDN form (the certificate text is on p. 3)lampiran berisi formulir SKD SPDN lama (teks sertifikat di hlm. 3): lampiran-per-28-pj-2018.pdf -
PER-10/PJ/2017 — stipulated 19 June 2017, in force 1 August 2017. Article 13 revoked PER-61/PJ/2009 (as amended by PER-24/PJ/2010) and PER-62/PJ/2009 (as amended by PER-25/PJ/2010).ditetapkan 19 Juni 2017, berlaku 1 Agustus 2017. Pasal 13 mencabut PER-61/PJ/2009 (sebagaimana diubah PER-24/PJ/2010) dan PER-62/PJ/2009 (sebagaimana diubah PER-25/PJ/2010).
ReadBaca: peraturanpajak.com — PER-10/PJ/2017 · pajak.go.id — official record (status: revoked)catatan resmi (status: dicabut) -
PER-61/PJ/2009 — treaty application for foreign taxpayers; where Form DGT-1 and DGT-2 first appear (Appendices II and III). Stipulated 5 November 2009, in force 1 January 2010; amended by PER-24/PJ/2010.penerapan P3B bagi wajib pajak luar negeri; di sinilah Form DGT-1 dan DGT-2 pertama muncul (Lampiran II dan III). Ditetapkan 5 November 2009, berlaku 1 Januari 2010; diubah oleh PER-24/PJ/2010.
ReadBaca: peraturanpajak.com — PER-61/PJ/2009 -
PER-62/PJ/2009 — Pencegahan Penyalahgunaan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda. The anti-abuse regulation of that era — not, as is sometimes said, a "foreign taxpayer" rule. Amended by PER-25/PJ/2010.Peraturan anti-abuse pada era itu — bukan, seperti yang kadang disebut, aturan "wajib pajak luar negeri". Diubah oleh PER-25/PJ/2010.
ReadBaca: peraturanpajak.com — PER-62/PJ/2009 -
PER-08/PJ/2017 — SKD SPDN, stipulated 12 May 2017; Article 13 revoked PER-35/PJ/2010.SKD SPDN, ditetapkan 12 Mei 2017; Pasal 13 mencabut PER-35/PJ/2010.
ReadBaca: peraturanpajak.com — PER-08/PJ/2017 -
SE-03/PJ.101/1996 (29 March 1996) anddan SE-04/PJ.101/1996 (28 May 1996) — the earliest procedural layer we could verify: certificate-of-domicile procedure for foreign taxpayers, and its transition period.lapisan prosedural paling awal yang dapat kami verifikasi: tata cara surat keterangan domisili bagi wajib pajak luar negeri, beserta masa transisinya.
ReadBaca: SE-03/PJ.101/1996 · SE-04/PJ.101/1996 -
PP No. 55 Tahun 2022 — Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan. Stipulated 20 December 2022, State Gazette 2022 No. 231. Article 50(2) is the basis cited in the recital of PMK 112/2025.Ditetapkan 20 Desember 2022, LN 2022 No. 231. Pasal 50 ayat (2) adalah dasar yang dikutip pada bagian Menimbang PMK 112/2025.
ReadBaca: pajak.go.id — PP 55/2022 · its amendment (PP 20/2026) — which we could not fully read, see the note belowperubahannya (PP 20/2026) — yang tidak dapat kami baca sepenuhnya, lihat catatan di bawah -
PP No. 94 Tahun 2010 — cited in the Mengingat block of successive DGT/DJP regulations as the implementing basis (Article 24(2)).dikutip pada bagian Mengingat peraturan-peraturan DJP sebagai dasar pelaksanaan (Pasal 24 ayat (2)).
ReadBaca: JDIH Kementerian Keuangan — PP 94/2010 -
UU No. 7 Tahun 1983 (Pajak Penghasilan) — Article 32A is not in the original 1983 law: it was inserted by UU No. 17 Tahun 2000 (the Third Amendment, in force 1 January 2001) and reads only that the Government is authorised to enter into treaties to avoid double taxation. Law No. 36/2008 later inserted Article 32B between 32A and 33 without altering 32A.Pasal 32A tidak ada dalam UU 1983 asli: pasal itu disisipkan oleh UU No. 17 Tahun 2000 (Perubahan Ketiga, berlaku 1 Januari 2001) dan bunyinya hanya bahwa Pemerintah berwenang mengadakan perjanjian penghindaran pajak berganda. UU No. 36/2008 kemudian menyisipkan Pasal 32B di antara Pasal 32A dan 33 tanpa mengubah Pasal 32A.
ReadBaca: UU 7/1983 · UU 17/2000 -
PMK No. 35/PMK.03/2019 — Penentuan Bentuk Usaha Tetap. Stipulated and promulgated 1 April 2019, State Gazette 2019 No. 358. This is the Ministerial regulation that PMK 112/2025 Article 22(1) refers to generically ("Peraturan Menteri Keuangan mengenai penentuan bentuk usaha tetap").Ditetapkan dan diundangkan 1 April 2019, BN 2019 No. 358. Inilah Peraturan Menteri Keuangan yang dirujuk Pasal 22 ayat (1) PMK 112/2025 secara generik ("Peraturan Menteri Keuangan mengenai penentuan bentuk usaha tetap").
ReadBaca: JDIH Kementerian Keuangan — PMK 35/2019 · pajak.go.id — DJP page on PE determinationhalaman DJP tentang penentuan BUT -
PMK No. 81 Tahun 2024 — Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan. Stipulated 14 October 2024, promulgated 18 October 2024, in force 1 January 2025 (Article 484). Article 122(1)(e) — refund of excess withholding related to treaty application for a foreign tax subject — is the mechanism PMK 112/2025 Article 15 points to.Ditetapkan 14 Oktober 2024, diundangkan 18 Oktober 2024, berlaku 1 Januari 2025 (Pasal 484). Pasal 122 ayat (1) huruf e — pengembalian kelebihan pemotongan terkait penerapan P3B bagi subjek pajak luar negeri — adalah mekanisme yang dirujuk Pasal 15 PMK 112/2025.
ReadBaca: JDIH Kementerian Keuangan — PMK 81/2024 -
Perpres No. 77 Tahun 2019 — ratification of the MLI. Stipulated 12 November 2019, promulgated 13 November 2019, State Gazette 2019 No. 216. Note: Presidential Regulation No. 41/2020 is sometimes cited for this and is a different instrument entirely (it concerns a state Islamic institute in Takengon).pengesahan MLI. Ditetapkan 12 November 2019, diundangkan 13 November 2019, LN 2019 No. 216. Catatan: Perpres No. 41/2020 kadang dikutip untuk ini padahal instrumen yang sama sekali berbeda (mengenai Institut Agama Islam Negeri Takengon).
Read the gazette PDFBaca PDF lembarannya: peraturan.go.id — ps77-2019.pdf -
Multilateral Instrument (MLI) — OECD. Articles relied on: 6 (preamble/object and purpose), 7 (principal purpose test), 8 (dividend holding period), 9 (immovable property), 12–15 (PE anti-avoidance). The appendix to PMK 112/2025 quotes these texts directly in its worked examples.Pasal yang dijadikan dasar: 6 (preambul/maksud dan tujuan), 7 (uji tujuan utama), 8 (periode kepemilikan dividen), 9 (harta tidak bergerak), 12–15 (pencegahan penghindaran BUT). Lampiran PMK 112/2025 mengutip teks-teks ini langsung pada contoh penerapannya.
ReadBaca: OECD — MLI text and matching databaseteks MLI dan basis data pencocokan (the OECD site serves this page; the matching database itself returned HTTP 403 to our requestssitus OECD menyajikan halaman ini; basis data pencocokannya sendiri menolak permintaan kami dengan HTTP 403)
Secondary — official statements, and what we used them forSekunder — pernyataan resmi, dan untuk apa kami memakainya
-
DJP official statements reported by DDTCNews (2026), used for three points that are not in the regulation's text: that only the Indonesia–United States treaty contains a limitation-on-benefits clause (19 January 2026); that the PPT is an MLI minimum standard applying to all MLI-modified treaties; and the MLI coverage count — 60 treaty partners selected as covered agreements, 46 modified, 41 already effective, rising to 43 in early 2027 (13 March 2026).
Pernyataan pejabat DJP yang diberitakan DDTCNews (2026), dipakai untuk tiga hal yang tidak ada dalam teks peraturan: bahwa hanya P3B Indonesia–Amerika Serikat yang memuat klausul limitation on benefits (19 Januari 2026); bahwa PPT adalah standar minimum MLI yang berlaku pada semua P3B termodifikasi; dan angka cakupan MLI — 60 mitra P3B dipilih sebagai covered agreement, 46 dimodifikasi, 41 sudah efektif, menjadi 43 pada awal 2027 (13 Maret 2026).
ReadBaca: LoB only in the Indonesia–US treatyLoB hanya pada P3B Indonesia–AS · 46 treaties modified via the MLI46 P3B dimodifikasi via MLI -
OECD / MLI notification, 12 January 2026 — Indonesia deposited an updated notification confirming completion of its internal procedures for the Czech Republic and Mongolia, which is the source of the "1 January 2027" entry in §11.
Notifikasi OECD / MLI, 12 Januari 2026 — Indonesia mendepositkan pembaruan notifikasi yang mengonfirmasi selesainya prosedur internal untuk Ceko dan Mongolia; inilah sumber entri "1 Januari 2027" di §11.
ReadBaca: Orbitax, 14 January 2026 -
PwC, TaxFlash No. 01/2026 — on the scope question in §10, conflict 2: "The body of PMK-112 does not explicitly limit the application of these anti-abuse rules only to cases where they are adopted in the relevant Tax Treaty. However, examples in the Appendix imply that the anti-abuse rules apply when adopted in the relevant Tax Treaty." We reached the same tension from the regulation itself (§10 quotes both sides); this is the commentary that independently identified it.
PwC, TaxFlash No. 01/2026 — atas pertanyaan ruang lingkup di §10 konflik 2, mengutip: "The body of PMK-112 does not explicitly limit the application of these anti-abuse rules only to cases where they are adopted in the relevant Tax Treaty. However, examples in the Appendix imply that the anti-abuse rules apply when adopted in the relevant Tax Treaty." Kami sampai pada ketegangan yang sama dari peraturannya sendiri (§10 mengutip kedua sisi); ini komentar yang secara independen mengidentifikasinya.
ReadBaca: pwc.com/id — TaxFlash 01/2026 -
EY Indonesia, Tax Alert, January 2026 — on the beneficial-owner point in §7: "The requirements of the Beneficial Owner tests appear to be applied to all claims by non-residents for treaty relief on Indonesian sourced income, despite the treaty typically only imposes 'beneficial owner' criteria on dividends, interest and royalties." §7 states the same observation and explains why it matters for service and business income.
EY Indonesia, Tax Alert, Januari 2026 — atas poin beneficial owner di §7, mengutip: "The requirements of the Beneficial Owner tests appear to be applied to all claims by non-residents for treaty relief on Indonesian sourced income, despite the treaty typically only imposes 'beneficial owner' criteria on dividends, interest and royalties." §7 menyatakan pengamatan yang sama dan menjelaskan mengapa itu penting bagi penghasilan jasa dan usaha.
ReadBaca: ey.com — Tax Alert PDFPDF Tax Alert -
KPMG Indonesia, Tax News Flash, February 2026 — consulted for the account of what PMK 112 consolidated and for the Form DGT restructuring (seven parts to six, with the beneficial-owner tests moved into Part V).
KPMG Indonesia, Tax News Flash, Februari 2026 — ditelaah untuk keterangan tentang apa yang dikonsolidasikan PMK 112 dan penataan ulang Formulir DGT (tujuh bagian menjadi enam, dengan uji beneficial owner dipindah ke Part V).
ReadBaca: kpmg.com — Tax News Flash PDFPDF Tax News Flash -
RSM Indonesia, Client Alert — consulted for the identification of the refund route in §10, conflict 5: that PMK 112 Article 15 leads to PMK 81/2024 Article 122(1)(e).
RSM Indonesia, Client Alert — ditelaah untuk identifikasi jalur pengembalian di §10 konflik 5: bahwa Pasal 15 PMK 112 mengarah ke PMK 81/2024 Pasal 122 ayat (1) huruf e.
ReadBaca: rsm.global — Client Alert PDFPDF Client Alert - We also read analysis by Alvarez & Marsal (February 2026) on the same regulation. Nothing here rests on it, so it is not cited. Kami juga membaca analisis Alvarez & Marsal (Februari 2026) atas peraturan yang sama. Tidak ada bagian di sini yang berpijak padanya, sehingga tidak dikutip.
How to read the two lists above. Every factual statement in this article is sourced to an instrument in the primary list. The secondary list records where another party's reading informed ours, or where we confirmed an observation made elsewhere — each entry links to that reading and names the section it relates to. Where our interpretation differs, §10 says so in our own words. Cara membaca kedua daftar di atas. Setiap pernyataan faktual dalam artikel ini bersumber pada instrumen dalam daftar primer. Daftar sekunder mencatat di mana pembacaan pihak lain memengaruhi pembacaan kami, atau di mana kami mengonfirmasi pengamatan yang dibuat di tempat lain — setiap entri bertaut ke pembacaan itu dan menyebut bagian terkait. Bila tafsir kami berbeda, §10 menyatakannya dengan kata-kata kami sendiri.
What we could NOT verify — and therefore do not assertYang TIDAK dapat kami verifikasi — dan karena itu tidak kami nyatakan
- KEP-786/PJ/1987 — often mentioned as an early Form DGT. No copy exists in any searchable archive; the DJP regulation database only reaches back to the 2000s. Its absence online is not proof it never existed, so we leave it out and begin the verified record with the 1996 circulars. KEP-786/PJ/1987 — sering disebut sebagai Formulir DGT awal. Tidak ada salinan di arsip mana pun yang dapat ditelusuri; basis data peraturan DJP hanya menjangkau era 2000-an. Ketiadaannya di internet bukan bukti ia tidak pernah terbit, jadi kami tidak memasukkannya dan memulai catatan terverifikasi dari surat edaran 1996.
- SE-03/PJ.101/1994 — likewise not found anywhere. The verified pair is the 1996 edition. SE-03/PJ.101/1994 — juga tidak ditemukan di mana pun. Pasangan yang terverifikasi adalah edisi 1996.
- Any DJP circular, FAQ or court ruling applying PMK 112/2025 — none found as at 22 September 2026. If you are reading this later, check for one before relying on §10. Surat edaran, FAQ, atau putusan pengadilan DJP yang menerapkan PMK 112/2025 — tidak ditemukan per 22 September 2026. Bila Anda membaca ini setelahnya, periksa keberadaannya sebelum bersandar pada §10.
- PP No. 20 Tahun 2026 (which amends PP 55/2022) — the PDF on peraturan.go.id has no text layer, so we could not read whether it touches Article 50. Treat "Article 50 is unamended" as unconfirmed. PP No. 20 Tahun 2026 (yang mengubah PP 55/2022) — PDF di peraturan.go.id tidak memiliki lapisan teks, sehingga kami tidak dapat membaca apakah Pasal 50 tersentuh. Anggap "Pasal 50 tidak diubah" belum terkonfirmasi.
- The full list of Indonesia's 47 intended MLI covered agreements — only the 22 that took effect in 2021 are individually confirmed here. Daftar lengkap 47 covered agreement MLI Indonesia — hanya 22 yang berlaku pada 2021 yang terkonfirmasi satu per satu di sini.
Disclaimer. This article is educational and compiled from the official texts listed above, verified up to 22 September 2026. It is not tax advice, and it is not an official publication of the Directorate General of Taxes. Five provisions in this regulation genuinely conflict with each other (see §10); where the text is silent we say so rather than fill the gap. Regulations change — and this one has already been followed by an implementing announcement. Before acting on a specific transaction, verify the current text at JDIH Kemenkeu or pajak.go.id, and take advice on your own facts.
Penafian. Artikel ini bersifat edukatif dan disusun dari teks resmi yang tercantum di atas, diverifikasi hingga 22 September 2026. Ini bukan nasihat pajak, dan bukan publikasi resmi Direktorat Jenderal Pajak. Lima ketentuan dalam peraturan ini benar-benar bertentangan satu sama lain (lihat §10); bila teksnya diam, kami menyatakannya alih-alih mengisi celahnya. Peraturan dapat berubah — dan yang ini sudah diikuti pengumuman pelaksana. Sebelum bertindak atas transaksi tertentu, periksa teks terkini di JDIH Kemenkeu atau pajak.go.id, dan mintalah nasihat atas fakta Anda sendiri.
Every link above was opened and checked on 22 September 2026. Where a source is only available through a private full-text archive, that is stated in the entry — those are copies, not government servers. Setiap tautan di atas dibuka dan diperiksa pada 22 September 2026. Bila suatu sumber hanya tersedia melalui arsip teks swasta, hal itu dinyatakan pada entrinya — itu salinan, bukan server pemerintah.